Tompi, PLN, Kampret-Kentut-Surga, dan Gaya Hidup Sosial-Politik Daring

Sebuah klinik tentu banyak makan listrik. Jika klinik dokter Tompi menggunakan daya 12.900 VA, biaya penggunaan minimumnya Rp 775ribu. Jika 22 kVA, Rp 1,3 juta; dan jika 33 kVA, Rp 1,9 juta.

Banyak orang menertawakan Tompi. “Kok bisa sampai tidak tahu soal kewajiban pemakaian minimum?” komentar mereka.

Ya bisa saja. Jika klinik Tompi selalu beroperasi penuh sebelum masa pandemi, ia memang tidak akan pernah tahu ada kewajiban pemakaian minimum sebab pemakaian listrik memang selalu melampuai minimum. Ingat, untuk ukuran daya di atas 1.300 VA bukan biaya beban yang berlaku melainkan kewajiban pemakaian minimum.

Barulah kini setelah klinik tidak beroperasi 3 bulan, Tompi mengetahui bahwa tanpa menggunakan listrik pun, kliniknya harus tetap membayar ‘pemakaian seolah-olah’ 40 jam dalam sebulan.

Terpecahkannya kasus Tompi dan Pak Teguh tidak berarti persoalan tagihan listrik beres semua. Publik masih butuh jawaban PLN atas kasus-kasus lain yang dipercakapkan di media sosial.

PLN sendiri mengakui lazimnya kesalahan dalam pencatatan pemakaian listrik konsumen dan membuka diri terhadap pengadua. Mereka bersedia mengoreksi jika kesalahan ada di pihak mereka.

Lucunya, ketika Tompi menjelaskan duduk perkara –setelah mendapat penjelasan dari PLN–, ia dirundung warganet penentang pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Bagi kalangan ini, penjelasan tersebut membuat Tompi kembali menjadi ‘cebong’.

Bagi orang-orang itu, problem apapun di negeri ini, setetek-bengek teknis apapun persoalannya, haruslah Jokowi yang salah. Demikian pula keluhan-keluhan soal tagihan listrik PLN dijadikan pembenaran atas tudingan Jokowi nge-prank alias berbohong.

Entah apa hubungan tagihan listrik –yang sebagian sangat mungkin kesalahan pencatatan dan sebagian lagi karena ketidakpahaman– dengan Jokowi.

Berbeda jika yang dikritik adalah kenaikan tarif dasar listrik. Ini sudah masuk haluan kebijakan. Sekalipun PLN adalah BUMN, keputusan akhir TDL berada di tangan pemerintah. Tidak salah jika masyarakat menyalahkan Jokowi andai TDL naik.

Demikian juga ketika rasio elektrifikasi gagal mencapai target. Patutlah Jokowi yang dikritik atas hal tersebut sebab pembangunan infrastruktur kelistrikan merupakan urusan haluan kebijakan.

Tetapi dari mana nalarnya menjadikan Jokowi sasaran kemarahan atas problem salah catat tagihan listrik? Sudah sedemikian aus kah kemampuan kita berpikir dan bersikap adil?

Waras dalam kritik dan komentar di medsos sebagai gaya hidup

Kamus Cambridge memaknai kata gaya hidup atau lifestyle sebagai cara seseorang adalah sekelompok orang menjalani hidup, serta mendukung nilai-nilai dan gagasan-gagasan tertentu.

Itu berarti gaya hidup bukan sekadar rutinitas tindakan, melainkan juga nilai-nilai atau gagasan di balik rutinitas tersebut.

Aktif sebagai warganet belumlah cukup disebut gaya hidup. Masih perlu ditanyakan, nilai-nilai dan gagasan apa yang melandasi perilaku ber-internet.

Kita seharusnya bisa memilih dan menetukan gaya hidup sebagai warga masyarakat daring. Apakah kita akan terus mempertahankan karakter cebong-kampret yang mengharampkan kritik terhadap kubu sendiri tetapi membabi buta menyerang kubu lawan? Atau ini saatnya menjalani kehidupan sosial dan politik daring secara waras?***


About Post Author

Om Gege

Kuli, tetapi (justru karena itu) sombongnya minta ampun. Sebab oleh keringat kamilah peradaban berderap.

Leave a Reply