Tirto Adhi Soerjo Setuju Hoax Dimejahijaukan

Dalam salah satu artikel, TAS menulis tentang pandangannya atas perkara ‘redacteur de Padang’ yang dipenjara dan akan diadili terkait tuduhan “suda menggunaken pengarunya pekerja’an supaya bisa dapet uwang.”

TAS bersikap, pertama, ia setuju jika “kelakuan menggunaken pengarunya pekerja’an aken bisa dapet uwang memang dicela sekali, terutama bagi saorang jang berjabat piker pekerja’an pengawal fikiran umum.”

Tetapi TAS menolak jika delik yang dikenakan pada redaktur surat kabar sama seperti delik yang dijeratkan pada pejabat serupa pegawai pemerintah, polisi, hakim, dan lain-lain pegawai umum yang “memikul kekwasaan umum (draggers van openbaar gezag)” yang diberikan undang-undang.

Menurut TAS, delik yang diberikan kepada pekerja surat kabar adalah delik penipuan. Itu karena menurutnya, “satu redacteur tiada mempunyai kemerdekaan akan cela atawa wartakan kejahatan atawa perbuatan orang, kecuali yang berdasar atas surat-surat authentiek.”

Bagi TAS, hukuman itu berfungsi “kebaean belaka buat derajatnja pers, terutama di Hindia ini” sebab “pers Melayu yang sedeng dapet perhatian patut tercuci dari kelakuan semacem itu yang dilakukan oleh penggawenya.”

TAS memang tidak menggunakan istilah hoax, namun apa yang TAS katakan sebagai memberitakan kejahatan atau perbuatan orang tanpa bukti-bukti dengan tujuan mendapatkan uang adalah sesungguhnya hoax.

Bagi saya, hoax tidak boleh semena-mena diluaskan pengertiannya hingga meliputi  juga pandangan atau penilaian atas suatu persoalan, meski pandangan tersebut berbeda dengan pandangan publik dan dapat menyebabkan keresahan.

Hoax tidak boleh pula disangkakan kepada pekerja pers atau individu yang oleh karena tidak professional di dalam tugas telah menghasilkan berita yang menyesatkan.

Hoax harus secara ketat didefinisikan sebagai penipuan yang sengaja diciptakan dan sengaja disebarkan untuk keuntungan tertentu dari si pembuatnya.

Atas hoax yang seperti ini, TAS menyarankan pengadilan terhadap pelakunya sebagai kejahatan penipuan.

Saya setuju dengan TAS. Bukankah KUHP kita sudah mengatur tentang penipuan ini? Maka mengapa perlu lagi sejumlah kegenitan untuk menciptakan hukum baru dan segala kerepotan lembaga-lembaga baru?

Sekedar informasi, “Oleh-Oleh Dari Tempat Pemboeangan” telah diterbitkan lagi oleh Penerbit Octopus pada 2016 lalu. Kutipan yang digunakan di dalam artikel ini berasal dari edisi terbitan Octopus. Pihak penerbit mengedit untuk sedikit menyesuaikan ejaan yang digunakan di zaman TAS dahulu.

Leave a Reply