Kenaikan Harga LPG, Pembebanan Komersialisasi dan Ketidakbecusan Hilirisasi Energi kepada Rakyat Miskin (Part 3)

Menkeu Sri Mulyani dan pejabat lain di pemerintahan Jokowi senantiasa keluhkansubsidi energi, terutama kini LPG, sebagai beban APBN. Hal ini ada benarnya, tetapi lebih banyak yang kurang benar – mau sebut omong kosong, takut kenal pasal UU ITE –. Berikut adalah 3 hal yang tidak terus terang pejabat pemerintahan Jokowi sampaikan tentang hubungan antara subsidi elpiji dan APBN.

Sebelumnya, agar tidak lepas konteks dan putus alur, kisanak patut terlebih dahulu membaca BAGIAN 1 dan BAGIAN 2.

Omong Kosong seputar Beban APBN Subsidi Energi

Selain ‘alasan palsu’ subsidi salah sasaran (tentang ini baca BAGIAN 2), pemerintah juga menjadikan beban APBN sebagai alasan rencana pencabutan subsidi LPG.

Pada 2017, misalnya, Menkeu Sri Mulyani menyatakan defisit APBN terjadi karena volume elpiji yang tidak bisa dikontrol dan pemerintah harus menanggung selisih antara harga keenomian dengan harga bersubsidi.

“Karena tidak ada kenaikan harga elpiji, sudah dari tahun berapa itu. Volumenya juga tidak bisa kami kontrol. Jadi, jumlah penambahan anggaran elpiji karena perbedaan harga keekonomian dan volume,” kata Sri Mulyani ketika itu.[1]

Pernyataan seperti ini jamak dilontarkan pejabat pemerintah dari tahun ke tahun. Rakyatlah, melalui kebutuhan energi yang pemerintah subsidi, yang jadi biang beban APBN.

Sri Mulyani tidak salah soal peningkatan volume LPG bersubsidi. Pada 2016, volume LPG bersubsidi sebesar 6,17 juta metric ton. Pada 2021, alokasinya naik menjadi 7,5 juta MT. Tetapi bukankah itu normal? Jumlah penduduk bertambah, rasio yang miskin masih begitu-begitu saja, ya sudah tentu volume konsumsi gas juga meningkat. [Baca BAGIAN 2 soal klaim kocak rendahnya penduduk miskin].

Akan tetapi ada tiga hal yang tidak pemerintah (Sri Mulyani dan pejabat lain) sampaikan terus terang.

#1. Bukan Volume LPG problem utama, melainkan nilai tukar.

Yang pertama, kenaikan nilai subsidi LPG tidak semata-mata disebabkan kenaikan volumenya. Pada BAGIAN 1 sudah dibahas tetap formula Harga Patokan LPG. Basisnya CP Saudi Aramco. Konsekuensinya, harga pokok LPG bergantung pula pada kurs nilai tukar Rupiah.

Di tahun terakhir sebelum kekuasaan Joko Widodo dimulai, APBN 2014, kurs Rupiah di dalam APBN sebesar Rp11.600 per dolar AS. Selama masa pemerintahan Jokowi, kurs Rupiah konsisten melemah. Dalam APBN-P 2016 Rp13.500 per dolar AS; APBN 2019 Rp15.000; dan APBN 2021 Rp 14.900.

Pelemahan kurs Rupiah berarti peningkatan Harga Pokok LPG sebab harga yang dalam dolar itu harus dikonversi ke dalam Rupiah. Syukur-syukur jika terjadi penurunan harga gas dunia, yang berpengaruh penurunan harga CP Aramco, sehingga dapat mengimbangi kenaikan relatif harga oleh pelemahan kurs Rupiah. Ini terjadi pada 2019 dan 2020. Meski volume naik, penurunan harga gas dunia menurunkan nilai elpiji subsidi, sebagaimana tampak dalam grafik yang dibuat Lokadata.id.

Sumber: Lokadata.id

Jadi ketika pada 2018 media massa heboh dengan pemberitaan soal lonjakan subsidi LPG melampaui subsidi BBM, penyebabnya bukan lonjakan konsumsi LPG seperti yang dikatakan para pejabat pemerintahan Joko Widodo dan dikutip tanpa kritis oleh media. Peningkatan volume LPG subsidi pada 2018 hanya 4%, dari 6,31 juta kiloliter pada 2017 menjadi 6,55 juta kiloliter. Peningkatan nilainya yang gila-gilaan, 50%, dari Rp38,75 triliun menjadi Rp54,18 triliun. Salah satu kontributor lonjakan nilai subsidi ini adalah pelemahan nilai tukar Rupiah.

Siapakah yang patut dipersalahkan atas pelemahan nilai tukar rupiah? Siapa yang tidak bisa mewujudkan neraca dagang optimal? Siapa yang gagal kendalikan tingginya impor; bahkan terus menggenjot impor garam, beras, daging, dan komoditas perdagangan lain? Siapa yang gagal mempercepat hilirisasi industri ekstraktif sehingga ekspor Indonesia masih juga didominasi raw material bernilai rendah? Semua kegagalan inilah penyumbang pelemahan nilai tukar rupiah secara agregrat dan sebagai dampak lanjutnya peningkatan nilai subsidi elpiji.

Apakah harus rakyat terus yang menanggung salah urus Negara? Apakah harus rakyat yang lagi-lagi pusing berakrobat memikirkan tambahan uang membayar kenaikan harga elpiji hanya gara-gara ketidakbecusan elit-elit kekuasaan?

#2. Jokowi Turunkan Porsi Subsidi Energi dalam APBN dari 24 persen jadi tinggal 2 persen.

Hal kedua yang tidak terus terang disampaikan adalah sebenarnya nilai dan proporsi subsidi energi (BBM, LPG, listrik, dan BBN) di dalam APBN sudah terpangkas dua belas kali lipat semenjak Jokowi jadi presiden. Hal ini terutama karena pemerintahan Joko Widodo terus memangkas bahkan menghapus sama sekali sejumlah bentuk energi, misalnya Premium, dari tanggung jawab Negara.

Pada APBN 2013, volume BBM bersubsidi masih 48 juta kiloliter. Dalam APBN 2018, semenjak Presiden Jokowi mencabut sama sekali subsidi bensin (Premium Pertamina) pada 2015, alokasi volume BBM bersubsidi sisa 16 juta kiloliter (Minyak Tanah 610.000 KL, Solar 15,62 juta Kiloliter). Hingga 2021 jumlahnya masih di kisaran itu; 15,8 juta kiloliter solar dan 0,5 juta kiloliter minyak tanah.

Pencabutan subsidi premium berdampak total belanja subsidi energi di masa pemerintahan Joko Widodo jatuh hingga tinggal sepertiga, dan proporsinya terhadap total belanja APBN terpangkas 12 kali lipat.

Pada APBN-P 2013, dari total Rp1.726 triliun belanja pemerintah, subsidi energi sebesar Rp299,8 triliun, sekitar 17 persen. Setahun kemudian, APBN terakhir sebelum Pemerintahan Jokowi mulai efektif, masih disusun era kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono, belanja subsidi naik menjadi 24 persen (Rp453,3 triliun) dari total belanja pemerintah (Rp1.877 triliun).

Di dalam APBN-P 2016, setelah lebih dari setahun Jokowi berkuasa, subsidi energi terpangkas jadi tinggal Rp102,1 triliun. Saat itu belanja pemerintah sudah naik menjadi Rp2.461,1 triliun. Artinya, proporsi subsidi energi terhadap total belanja pemerintah tersisa 5%.

Rendahnya persentase subsidi energi di dalam APBN terus bertahan selama pemerintahan Jokowi. Pada 2019 8% (subsidi energi Rp159,97 triliun, total belanja pemerintah Rp2.461,1 triliun), pada 2020 3% (Rp95,61 triliun berbanding Rp2.738,4 triliun), dan terakhir 2021 hanya 2% (total belanja Rp2.750 triliun, subsidi energi Rp37,85 triliun).

Entah bagian mana yang masuk akal dari keluhan Pemerintahan Jokowi bahwa subsidi energi membebani APBN. Pada masa pemerintahan SBY, persentase subsidi energi terhadap total belanja pemerintah masih di kisaran belasan hingga puluhan persen. Pada masa Jokowi sudah terpangkas jadi satu digit, bahkan tinggal 2 persen pada APBN 2021. Bagaimana bisa dengan porsi sekecil itu, masih dikatakan membebani APBN?

Jangan lupa, subsidi energi adalah salah satu mekanisme transfer dana pemerintah kepada rakyatnya. Ini bentuk redisribusi kekayaan. Penerima subsidi adalah rakyat miskin. Sebagaimana dibahas di BAGIAN 2, golongan yang pemerintah klaim sebagai orang kaya dan penerima ‘salah sasaran’ subsidi elpiji itu sebenarnya kalangan miskin yang dalam terminologi eufemisme BPS disebut Golongan Hampir Miskin dan Golongan Rentan Miskin. Jumlahnya mencapai 67 juta rumah tangga. Jika garis kemiskinan tidak direndah-rendahkan, 67 juta rumah tangga ini masuk kategori miskin. Maka transfer belanja pemerintah dalam rupa subsidi energi juga bentuk perlindungan sosial. Pemotongan anggaran subsidi energi adalah pelepasan tanggung jawab negeri dalam proteksi sosial terhadap rakyatnya.

#3. Bukan subsidi energi melainkan bunga utang yang jadi beban APBN.

Hal ketiga, yang tidak terbuka dinyatakan Sri Mulyani dan pejabat pemerintahan Joko Widodo lainnya adalah bahwa bukan subsidi energi melain biaya bunga utang sesungguhnya beban APBN itu.

Pemerintahan Jokowi boleh saja dikenal sebagai pembangun infrastruktur. Dalam hal ini ia tidak berbeda dibandingkan rezim Soeharto Orde Baru yang pernah dijuluki (sekaligus dikritik) sebagai Bapak Pembangunanisme. Jangan lupa, salah satu kritik utama terhadap haluan Orde Baru dahulu adalah developmentalisme, sebuah model pembangunan yang mengutamakan pembangunan fisik tanpa diimbangi pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Akan tetapi pembangunan infrastruktur menuntut pembiayaan besar. Karena pendapatan Negara dari pajak tidak cukup besar, utang pun digenjot. Maka pemerintah Jokowi juga dikenal sebagai rezim utang.

Memang, jika gunakan indikator perbandingan utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) – undang-undang mengatur batas maksimal 60 persen –, penambahan utang pemerintah di era Jokowi tidak terlalu tampak.

Di akhir masa kekuasaan Soeharto, utang pemerintah sebesar Rp551,4 triliun, 57,7 persen terhadap PDB. Di era Habibie dan Gus Dur, rationya naik masing-masing menjadi 85,4% dan 88,7%.

Megawati berhasil menurunkan  rasio tersebut. Di akhir 3 tahun pemerintahan Megawati, ratio ratio utang pemerintah terhadap PDB menjadi 56,5%, Sementara nilainya Rp1.298 triliun. Penurunan ratio utang juga konsisten terjadi selama era SBY. Di akhir 10 tahun pemeirntahan SBY (2014), utang pemerintah Rp2.608,8 triliun dan ratio terhadap PDB 24,7%.[2]

Kenaikan jumlah utang pemerintah di era Jokowi memang gila-gilaan sehingga bukan cuma nominalnya yang naik berlipat-lipat tetapi juga ratio terhadap PDB. Itu berarti percepatan pertumbuhan utang pemerintah di era Jokowi lebih tinggi dibandingkan peningkatan PDB.

Setelah kurang lebih 5 tahun berkuasa, per Desember 2019, Jokowi sukses mengerek nilai utang pemerintah menjadi Rp4.776,8 triliun, dan ratio terhadap PDB naik jadi 30,18%. Setahun kemudian, Desember 2020, jumlah utang pemerintah membengkak menjadi Rp 6.074,56 triliun  dan rasio terhadap PDB sebesar 38,68%.

Itu berarti, dari sisi rasio terhadap PDB, kondisi Indonesia sudah kembali ke posisi tahun 2006. Cukup dengan 1,5 periode pemerintahan, Jokowi berhasil memukul mundur capaian penurunan rasio utang terhadap PDB yang konsisten dicapai dua presiden sebelumnya, Megawati dan SBY.

Meski rasio utang pemerintah masih di bawah batasan Undang-Undang dan jauh di bawah negara-negara yang jadi teladan dan kiblat Sri Mulyani – ia selalu mencontohkan Jepang dan AS yang rasionya di atas 100% — dari sisi beban terhadap APBN, pembayaran bunga utang (belum termasuk cicilan pokoknya) adalah yang terbesar dibandingkan pos lain, termasuk dibandingkan pos subsidi energi.

Pada 2013 dan 2014, rasio beban bunga utang terhadap total belanja pemerintah hanya 6,35% dan 7,11%. Rasionya naik pesat di masa Jokowi: 8,78% pada 2016; 13,50% pada 2019; 12,37% pada 2020; dan di 2021 mencapai 13,57%.

Pembayaran Bunga Utang 2016-2021 (sumber: Nota Keuangan 2021)

Jadi jika Jokowi ‘berhasil’ menurunkan belanja subsidi energi untuk rakyat, dari 24% terhadap total belanja pemerintah menjadi tinggal 2% sepanjang 2014-2021; sebaliknya ia juga ‘sukses’ menaikkan porsi beban bunga utang dari 6,35% menjadi 13,57% pada periode yang sama.

Melonjaknya beban bunga utang bukan cuma disebabkan tingginya pertumbuhan utang luar negeri. Faktor lainnya adalah tingginya imbal hasil surat utang negara.

Imbal hasil surat utang negara yang diterbitkan pemerintah Indonesia tergolong tinggi dibandingkan negara-negara lain. Dalam surat utang bertenor 10 tahun, yield SUN Indonesia 7,89%. Jauh lebih tinggi dibandingkan Negara-negara lain di Asia, bahkan dunia. Contohnya Singapura (0,9%), Malaysia (2,87%), Thailand (1,18%), Filipina (3,5%), atau Vietnam (3,05%); Brasil (6,8%), dan Rusia (5,6%).[3, 4]

Kita bisa memahami jika imbal SUN Indonesia lebih tinggi dibandingkan Malaysia dan Singapura. Surat Utang jangka panjang kedua negara jiran itu memiliki peringkat lebih tinggi sebab risikonya lebih rendah. Kian rendah risiko, kian rendah pula hasil investasi. Begitu hukumnya. Tetapi negara-negara lainnya memiliki peringkat risiko yang sama atau tidak berbeda jauh dengan Indonesia (berisiko moderat). Bahkan Vietnam memiliki peringkat lebih rendah; SUN-nya tergolong ‘Non Investment Grade – Low Creditworthiness’ bahkan spekulatif jika mengacu peringkat Moody’s. Bagaimana bisa Nnegara yang surat utangnya memiliki peringkat lebih rendah bisa terjual dengan imbal hasil yang cuma separuh SUN Indonesia?

Inilah yang menyebabkan Rizal Ramli mengkritik Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan ‘terbalik’ yang bekerja untuk kepentingan investor, bukan untuk rakyat.

“Ini kinerja Menkeu “Terbalik”, semakin banyak meminjam dengan yield paling tinggi ! Menkeu “Terbalik” bekerja untuk kreditor, merugikan rakyat dan bangsa Indonesia,” cuit Rizal Ramli di twitter, Selasa, 15 Januari 2020.

Baiklah. Jadi beban terhadap APBN juga bukan sejati alasan di balik rencana pencabutan subsidi LGP. Latas apa?

Kita akan membahasnya di Bagian-4.

About Post Author

Om Gege

Kuli, tetapi (justru karena itu) sombongnya minta ampun. Sebab oleh keringat kamilah peradaban berderap.