Soal Novel Baswedan, Apakah Penjahat Tak Berhak atas Keadilan?

Jujur saja, deh. Yang bereaksi keras terhadap ringannya tuntutan jaksa terhadap pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan itu ada dua golongan. Pertama rakyat yang merasa lembaga-lembaga penegakan hukum lemah syahwat. Kedua, akun-akun bala tentara kontraktor opini (buzzer).

Kelompok kedua berusaha keras mengarahkan rasa jengkel rakyat ke istana. Presiden Joko Widodo dijadikan sasaran tembak.

Hal begini lumrah dalam politik elit yang pragmatis itu. Isu sekecil apapun akan digunakan mendegradasi popularitas lawan. Di tangan kekuatan ‘oposisi’, itu berarti segencar mungkin memanfaatkan segala isu demi memperburuk citra pemerintahan Jokowi dan faksi elit ekonomi dan politik yang menopangnya.Saat ini, setelah Gerindra masuk kabinet, sulit memetakan kekuatan pokok kubu oposisi. PKS lebih tampak sebagai oposisi formal. Sementara kekuatan yang konkrit di politik harian–mau tidak mau, saat ini percakapan di media sosial patut dipandang sebagai wajah politik konkrit– yang aktif mengkapitalisasi isu dan memproduksi tagar viral lebih tampak sebagai pencampuran tak terlembaga antara gerakan fundamentalis agama dan sejumlah politisi parpol non-kabinet.

Oposisi yang sulit terpetakan secara jelas kelembagaannya –yang konkrit adalah aktivitasnya dalam kapitalisasi isu dan produksi tagar medsos– memang tidak menjadikan penggulingan kekuasan sebagai intensi gerilya politik media sosial. Tetapi jika ada ruang bagi eskalasi kekecewaan dan kemarahan rakyat, penggulingan kekuasaan bisa jadi rezeki durian runtuh bagi mereka. Yang bisa mereka lakukan saat ini adalah disiplin mengolah isu dan berharap sejarah memihak mereka, menghasilkan krisis politik yang ‘produktif’.

Jikapun harus menunggu pemilu, pengolahan kasus ini tetap saja berdampak menguntungkan sebagai dis-inventasi di kubu faksi penguasa pemerintahan. Jagoan mereka akan lebih mudah kalah dalam pilpres 2024, juga terhadap parpol-parpol mereka.Ini jika diasumsikan, saat pemilu 2024 nanti, gerakan fundamentalis bawah tanah akan melakukan blocking politik dengan salah satu parpol di parlemen sebagai kanal elektoral dari hasil gerilya politik medsos.

Atau boleh pula ini merupakan investasi jangka panjang pembusukan terhadap negara dan sistem demokrasi. Sekali lagi, dengan asumsi yang memobilisasi akun-akun buzzer ini adalah pihak yang sama seperti yang ditudingkan Arief Poyuono untuk isu PKI: para kadrun.

Saya menduga kubu faksi elit istana sudah menyadari ini. Itu sebabnya ada perlawanan balik di ranah daring. Akun-akun bala buzzer istana –juga yang berbayar pun yang politis ideologis– berhasil menyundul tagar #PenikamWirantoTerorisISIS jadi trending di twitter pada malam 17 Juni. Tagar PenikamWirantoTerorisISIS di Twitter.

Tagar #PenikamWirantoTerorisISIS di-trending-kan untuk merespon arah hasutan kubu lawan yang membenturkan lamanya masa hukuman terhadap penikam Wiranto dengan tuntutan jaksa terhadap Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette, dua brigadir Brimob pelaku penyerangan terhadap Novel.

Mungkin para pendukung jokowi sudah membaca gelagat pihak lawan, yang hendak mengembangkan hasutan dengan narasi suami-istri penikam Wiranto divonis berat karena faktor agamanya. Karena itu perlu dijelaskan status dua orang tersebut sebagai anggota kelompok teroris.Saya kurang ikuti proses peradilan terhadap penikam Wiranto. Apakah asosiasi mereka dengan gerakan teroris masih dugaan, sangkaan, atau sudah terbukti dan jadi bagian dari kesimpulan hakim saat menjatuhkan vonis.

Selain tagar #PenikamWirantoTerorisISIS, perlawanan balik bala pendukung istana juga mengeksploitasi latar belakang Novel sebagai ‘penjahat’ dalam kasus penembakan terhadap pelaku pencurian sarang burung walet di Bengkulu.

Misalnya Denny Siregar, pegiat media sosial –sering dituding sebagai buzzer istana– menulis akun twitter,

“Kalau Novel menuntut keadilan dihukum, coba tanyakan ke dia, seadil apa dia waktu masih jadi penegak hukum saat menyiksa sampai mati pencuri sarang burung walet? Jangan jadi maling teriak maling.”

“Keadilan itu matanya satu. Saat merasa diperlakukan tidak adil, teriak dizolimi. Ketika berbuat tidak adil dengan menyiksa dan membunuh orang, pura-pura gak tau..Novel, Novel. Jenggot tuh cukur.” Cuitan twitter Denny Siregar, 14 Juni

Denny merespon cuitan Novel yang mencitrakan diri sebagai korban mafia hukum dan berusaha menyeret Jokowi agar terlibat mendukung dirinya.

Sebelumnya Novel menulis di akun twitternya,

“Keterlaluan memang, sehari-hari bertugas memberantas mafia hukum dengan UU tipikor, tetapi jadi korban praktek lucu begini, lebih rendah dari orang menghina. Pak @jokowi, selamat atas prestasi aparat bapak. Mengagumkan” Tulis Novel Baswedan di twitter.

‘Kejahatan’ masa lalu Novel Baswedan juga digunakan Rahmat Kadir sebagai dalih moral tindakannya. Rahmat menyatakan ia menyiram Novel Baswedan dengan air keras karena rasa marah dan dendam terhadap kelakukan Novel yang melawan Bareskrim saat proses hukum atas penembakan di Lampung akan kembali dilanjutkan.CNN (16/06/2020), “Kasus Sarang Walet, Pemantik Dendam Penyerang Novel Baswedan“.

Namun bBeberapa waktu lalu, pelaku menyatakan tindakan mereka tidak sengaja. Hebat, ini ketidaksengajaan yang bermotif.

Soal tidak sengaja ini kemudian dikomentari komedian Emon dalam tayangan video yang memprotes ringannya tuntutan jaksa. Emon kemudian jadi ikon pro-kontra baru pengguna medsos.

Kejahatan Novel Baswedan terjadi pada saat ia menjabat sebagai kasat Reskrim Polres Bengkulu pada 2004. Berdasarkan reka ulang kejadian yang digelar Polri pada 2015, Novel adalah pelaku penembakan 4 dari antara rakyat terduga pencurian sarang burung walet.

Salah satu di antara korban tindakan barbar Novel meninggal, sementara yang lainnya cacat permanen.


Reka ulang kejahatan Novel Baswedan terhadap rakyat terduga pelaku pencurian Sarang Burung Walet

Di adegan ke-21, Novel tampak menembak kaki kiri Erwansyah menggunakan senjata api jenis revolver berisi enam peluru hingga tersangka tersungkur. Lalu Novel juga menembak kaki kanan Dedi Muryadi.

Setelah itu saksi I Bripka Lazuardi diperintahkan mengantarkan dua orang yang ditembak itu ke mobil pikap sekaligus membawa dua pelaku lainnya atas nama Rizal alias Ijal dan Mulyan Johan.

Masuk ke adegan ke-28, Novel kembali menembak kaki kiri dan kanan Ijal. Ijal tersungkur lalu Novel menghadiahi tembakan pula ke kaki Mulyadi Johan. Belakangan korban Mulyadi meninggal dunia akibat luka infeksi yang diderita. Kompas.com (02/05/2012), “Ini Kronologi Penembakan oleh Novel Baswedan versi Kepolisian“.


Kasus yang sudah berusia 17 tahun ini tidak pernah benar-benar diproses hingga tuntas. Novel hanya menjalani sanksi teguran, namun tetap menjabat sebagai Kasatreskrim.

Hal begini sudah sering terjadi dalam kepolisian. Di Manggarai dulu, Kapolres Boni Tampoi tidak mendapat hukuman yang adil atas kasus penembakan petani yang menewaskan 7 orang petani. Tentang kasus penembakan terhadap petani Manggarai, baca “Hari Kopi Sedunia dan Kenangan Rabu Berdarah“. Sementara kasus penembakan warga Sumba, Poroduka tiada kejelasannya hingga kini. Tempo.co (2/5/2018) “Begini Kronologi Tewasnya Poro Duka di Pesisir Marosi Sumba Barat“.

Uniknya polisi terkesan selalu menggunakan kasus ini sebagai alat tukar guling saat berkonflik dengan KPK.

Lini Masa Drama Penyelesaian Kasus Penembakan Pelaku Pencurian Sarang Burung Walet di Lampung

  1. 2012

    Novel menggeledah kantor Korlantas terkait kasus korupsi proyek simulator untuk Surat Izin Mengemudi (SIM) yang menyeret mantan Kakorlantas Irjen Djoko Susilo.
    Polri menetapkan Novel sebagai tersangka kasus penganiayaan di Lampung. Konflik polisi vs KPK saat itu populer sebagai kasus Cicak vs Buaya Jilid II.

  2. 2015

    KPK menetapkan Kepala BIN Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi.
    Polri menangkap Novel Baswedan dengan dalih penyidik senior KPK itu tidak koperatif dalam penyelesaian kejahatan penembakan di Bengkulu.

  3. 2016

    Kejaksaan Negeri Bengkulu menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) kasus penembakan yang melibatkan Novel.
    Korban mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Bengkulu.
    Pengadilan mengabulkan permintaan korban tetapi Kejaksaan Negeri Bengkulu tidak pernah melimpahkan berkas kasus ke pengadilan.

  4. 2019

    Advokat OC Kaligis atas nama korban menggugat Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kejaksaan Negeri Bengkulu karena telah melakukan perbuatan melawan hukum lantaran tak melaksanakan putusan Praperadilan.

Melihat lini masa drama penyelesaian kasus penembakan rakyat di Bengkulu, kita paham bahwa problem bukan terletak di Novel Baswedan sebagai individu melainkan Polri sebagai institusi.

Andai Polri benar-benar memiliki komitmen melindungi rakyat dari tindak kejahatan (HAM) oleh aparat Polri itu sendiri, kasus Novel seharusnya sudah dituntaskan sejak 2004 atau paling lambat 2006.

Narasi tentang Novel menolak bertanggungjawab tidak tepat dijadikan pembelaan atas rendahnya tuntutan jaksa.

Benar bahwa sebagai pelaku Novel akan berusaha menghindari hukum. Simpelnya, jangan berharap kemuliaan moral dari seseorang yang bisa semena-mena menembak orang.

Tetapi Polri adalah institusi –bahkan satu-satunya institusi– yang diberikan kekuasaan oleh konstitusi untuk memaksa (represi) warga negara mempertanggungjawaban kejahatannya di depan hukum. Artinya tak ada rintangan yang bisa menghambat Polri –kecuali perintah Presiden– untuk menyeret Novel ke pengadilan.

Ketidakjelasan proses hukum terhadap Novel merupakan wujud ketiadaan komitmen Polri untuk menindak anggota sendiri.

Bagaimana sebaiknya rakyat menyikapi rendahnya tuntutan jaksa terhadap pelaku penganiayaan Novel Baswedan?

Sebenarnya label Novel sebagai penjahat itu kurang fair. Hingga saat ini belum pernah ada putusan pengadilan bersifat tetap yang menyatakan bahwa Novel sungguh menembak para korban. Ini sebabnya kata penjahat selalu saya beri tanpa petik.

Tetapi baiklah kita bersasumsi bahwa benar sesuai rekonstruksi yang digelar polisi pada 2015, Novel menembak empat rakyat di Bengkulu. Untuk itu, tidak bisa tidak, Novel adalah seorang penjahat, bad cop.

Pertanyaannya, apakah penjahat tidak layak mendapatkan keadilan?

Ya! Bahkan wajib sebab demikian perintah konstitusi.

Apakah boleh seorang maling jemuran dirajam hingga tewas?

Tentu tidak! Maling berhak mendapat keadilan.

Pertama, kejahatannya harus diadili dalam peradilan yang fair, bukan dengan digebuk ramai-ramai. Kedua, jika ia digebuk, pelakunya harus diadili dan mendapat hukuman yang pantas.

Novel penjahat, sebagaimana kita asumsikan demikian, tetapi sebagai penjahat pun ia berhak atas peradilan yang fair dan hukum yang beradab jika terbukti bersalah. Penyiraman air keras hanya ada dalam dunia dunia barbar.

Demikian pula sebagai penjahat, Novel tetap memiliki hak untuk mendapat keadilan atas tindak kejahatan yang ia alami.

Apakah adil menurut kita, tindakan penyiraman air keras yang berdampak cacat seumur hidup cuma dituntut setahun?

Coba saja ke penjara-penjara. Banyak pelaku pemukulan tipiring –bukan pengeroyokan dan korban bisa kembali melakukan aktivitas setelah dipukuli– dipenjara setahun bahkan lebih. Sangat tidak adil rasanya, tindakan yang berdampak kebutaan hanya dituntut (berapa lama kelak vonisnya?) setahun.

Selain itu, cacat juga berdalih hukuman bagi Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette boleh lebih ringan karena keduanya bukan teroris seperti penikam Wiranto.

Justru seharusnya Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette dituntut dan divonis lebih berat dibandingkan teroris karena keduanya polisi. Tugas polisi adalah melindungi warga negara dari tindak kekerasan.

Aparat polisi pelaku kejahatan sepantasnya dihukum tiga kali lipat lebih berat dibandingkan warga biasa. Itu agar memberikan efek jera.

Akan sangat bahaya jika ringannya tuntutan jaksa menyebabkan polisi-polisi lain tidak takut melakukan kekerasan, Bisa-bisa banyak polisi menjalani profesi ganda sebagai bodyguard cukong, debt collector, bahkan pembunuh bayaran.

Kalau yang jadi pembunuh dan tukang pukul adalah aparat yang seharusnya berfungsi menyeret para pembunuh dan tukang pukul ke penjara, apakah bangsa ini masih punya masa depan?

Jadi sebaiknya rakyat juga turut mendesak tanggung jawab Presiden Joko Widodo. Bukannya untuk menuntut Presiden mundur seperti keinginan akun-akun bayaran dan pejuang bawah tanah gerakan fundamentalis di media sosial. Rakyat perlu menuntut Presiden Jokowi mengambil langkah besar dan konkrit membereskan ketidakberesan di tubuh Polri dan kejaksaan.

Mungkin baik jika Presiden mempertimbangkan pelembagaan provost terpisah dari Polri. Artinya ada lembaga di luar Polri yang berfungsi sebagi penegak hukum atas kejahatan di tubuh Polri. Dengan kata lain, Biro Provost Polri ditarik keluar dari Polri, dan kepalanya setingkat Kapolri serta boleh dijabat kalangan militer. Demikian pula personilnya lebih baik juga bercampur pula kalangan militer.

Intinya Presiden harus berbuat sesuatu untuk memperbaiki Polri. Ini harus jadi agenda prioritas.***

Leave a Reply