Penggila Pakaian Impor Menikam Bangsa Ini dari Belakang

Astuti, sebut saja begitu, menampilkan barang dagangan terbaru di instagramnya yang punya lebih dari 125 ribu pengikut. Tampak lebih dari selusin foto pakaian laki-laki dan perempuan asal Korea yang baru diunggah. “Foto lebih dari 3 hari biasanya barang habis,” tulisnya.

Tiap-tiap foto pakaian yang Astuti unggah memanen lebih dari 500 tanda hati dan ratusan komentar. Salah satu komentar datang dari Maimunah, tentu bukan nama sebenarnya, “Ada koleksi Cina, gak min? Aku cari yang murah, bukan branded.

Bukan cuma di ranah daring, di etalase toko-toko pakaian, tumpukan di lapak-lapak pedagang di pasar garmen seperti Tanah Abang pun kian disesaki sepatu, tas, baju, dan celana impor.

Orang-orang ini, para pedagang dan pembeli outfit impor, luring pun daring, adalah para penikam bangsa ini dari belakang. Orang-orang yang keranjingan pakaian impor berkontribusi besar terhadap kemungkinan gulung tikarnya pabrik tekstil dan produk tekstil, usaha-usaha kerajinan sepatu dan tas di Indonesia. Di zaman perang kemerdekaan dahulu, mereka inilah pada cuak kompeni.

“Kalau kita tidak punya market lagi, PHK bukan hal yang mustahil. Akan ada keterpaksaan perusahaan untuk melakukan PHK karena marketnya kecil,” kata Redma Gita Wirawasta, Sekjend Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSYFI).(1)

Mengecilnya pangsa pasar industri tekstil dan produk tekstil nasional yang dimaksud Gita Wirawasta bukan semata-mata karena pandemik Corona. Sudah semenjak 1-2 tahun lalu para pengusaha tekstil nasional teriakkan keluhan menyempitnya pasar tekstil nasional. Penyebabnya adalah banjir produk impor.

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih, katakan tahun lalu, barang-barang yang dijual di e-commerce sebagian besar, bahkan 90%, merupakan produk impor. Bahkan Blanja.com, e-commerce milik PT Telkom yang merupakan BUMN itu bekerja sama dengan Alibaba untuk mempermudah orang-orang Indonesia membeli barang jadi dari China dan negara-negara lain.(2)

Tahun lalu dan masa-masa sebelumnya, banjir produk impor didorong pula oleh kebijakan pemerintah yang kurang protektif terhadap industri tekstil dalam negeri. Tahun lalu impor satuan produk tas, sepatu, dan garmen ugal-ugalan karena produk impor barang kiriman di bawah 75 dolar AS per orang per hari bebas import duty. Tidak ada bea masuk dan pajak yang harus dibayarkan.

Artinya kalau setiap hari Anda membeli 2-3 item sepatu, tas, garmen senilai total 1 juta dari luar negeri untuk Anda jual lagi kepada warga bangsa ini, daring atau luring, Anda tidak dikenakan pajak dan bea masuk. Dalam setahun, transaksi impor Rp 350 juta Anda bebas pajak dan bea masuk. Jika ada 500 orang seperti Anda, per tahun ada Rp 750 miliar transaksi barang impor bebas pajak. Ini belum termasuk konsumen yang membeli langsung dari marketplace luar negeri seperti Alibaba, Amazon, dan sejenisnya.

Syukurlah, di akhir 2019, Sri Mulyani dan jajarannya sudah mulai insaf. Ada upaya “hijrah” dari keberpihakan liberalisasi ugal-ugalan mereka. Kemenkeu memutuskan menurunkan batas bawah barang kiriman kena pajak dan bea masuk menjadi 3 dolar AS per orang per hari. Kebijakan ini berlaku per Januari 2020.

Artinya untuk pembelian total pakaian, sepatu, dan tas impor senilai sekitar Rp 45 ribu per orang per hari, dikenakan bea masuk 15-20% untuk tas, 25-30% untuk sepatu, 15-25% untuk pakaian jadi, plus PPN 10% dan Pph PPh 7,5% -10%.(3)

Dengan kebijakan import duty yang baru, diharapkan pembelian tas, sepatu, dan pakaian impor bisa berkurang sebab harganya menjadi lebih mahal.

Nyatanya, barang-barang impor itu masih memenuhi linimassa media sosial para pedagang daring; masih jadi pajangan utama lapak-lapak di banyak marketplace tanah air.

Artinya, bukan harga murah yang mendorong konsumen Indonesia membeli pakaian impor, melainkan mental inlander, lebih bangga menggunakan barang luar negeri dibandingkan produksi sendiri.

“Rempong amat. Sirik. Duit, duit gue. Mau beli baju impor dari mana kek, urusan gue.” Begitu pembelaan diri kelas menengah penggila outfit impor; kelas menengah yang lulus sekolah tinggi tetapi tidak terpelajar.

“Masalahnya, Tante, selera lu, mental gengi-gengsian inlander lu, turut merugikan bangsa ini, turut rugikan gueLu mau tahu dampak merugikan yang disebabkan perilaku inlander lu itu?”

Pertama. Indonesia ini sedang masuk tahun menyerempet bahaya. Jumlah angkatan kerja baru melimpah. Kalau bisa diimbangi ketersediaan lapangan kerja, itu jadi bonus demografi. Sebaliknya kalau angkatan kerja melimpah itu tidak terserap permintaan tenaga kerja, yang ada bencana demografi. Syukur-syukur kalau ujungnya revolusi sosial, lha kalau anarki?

Nah, dengan perilaku lu, sektor tekstil, industri padat karya yang menjadi sandaran utama penyerapan tenaga kerja justru hancur, pabrik-pabrik gulung tikar. Artinya bukan cuma angkatan kerja baru tidak terserap, buruh-buruh yang sudah lama bekerja pun akan terkena PHK.

Penciptaan lapangan kerja bukan perkara mudah. Demi ini, pemerintah sampai terpaksa tega mengkhianati rakyat dengan mengintrodusir RUU Cipta Kerja. Demi lapangan kerja, RUU ini membolehkan buruh kontrak (non-permanent job) dan outsourcing seluas-luasnya; membiarkan orang-orang kehilangan kepastian akan pekerjaan tetap asalkan ada investasi sehingga tingkat pengangguran jangka panjang bisa ditekan.

Tetapi gara-gara mental dan perilaku doyan pakai barang impor, upaya-upaya yang harus dibayar mahal kelas pekerja Indonesia itu akan sia-sia saja.

Kedua. Karena orang-orang doyan pakai barang impor kian banyak, permintaan atas dolar bertambah-tambah. Dampaknya rupiah secara agregat terus melemah.

Pelemahan rupiah berdampak ke mana-mana. Barang-barang penting, semisal bahan baku diidustri dan energi, yang harus diimpor jadinya lebih mahal. Ujung-ujungnya bukan cuma barang-barang penting—jauh lebih penting dari sepatu, tas, dan kutang impormu—yang jadi lebih mahal, tetapi pabrik-pabrik kehilangan daya saing karena harus menjual barang lebih mahal pula. Ujungnya kembali ke pabrik-pabrik gulung tikar, buruh di-PHK.

Ketiga. Kalau pabrik-pabrik gulung tikar, buruh-buruh ter-PHK, penerimaan negara dari pajak berkurang. Lalu dari mana pelayanan publik dibiayai? Hasilnya, layanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan banyak lainnya menjadi berkurang jumlah dan mutunya. Yang menderita ya seluruh rakyat Indonesia.

Jadi, Om-Tante. Duit memang duit lu. Bagaimana membelanjakannya adalah urusan gue juga. Sebab gara-gara mental dan perilaku gengsian inlander lu, gue juga dan setiap kapita di negeri ini, yang mungkin besok mati hingga yang baru lahir satu dekade lagi, akan menderita.

Masih doyan beli pakaian impor? Lu menikam bangsa ini dari belakang. Di era revolusi kemerdekaan, lu mata-mata kompeni yang layak berakhir di ujung bedil pejuang republik.

Sorry, marah-marah sedikit ya, agar viral dan jadi percakapan khalayak. Ini barang penting soalnya, menyangkut hidup-mati bangsa ini.***

Leave a Reply