Penegakan Hukum Pembatasan Sosial, Saatnya Relakan Kebebasan Kita

Satu hal yang perlu kita apresiasi adalah laju pertumbuhan kasus baru penularan virus corona di negeri kita melambat. Dalam 6 hari terakhir (22-27 Maret), pasien positif corona bertambah antara 12,65% (terendah, 23 Maret) hingga 18,48% (tertinggi, 24 Maret). Sebelum periode ini, pertumbuhan pasien baru di atas 21%, bahkan pada 19 Maret mencapai 36,55%.

Pertumbuhan Kumulatif Positif Corona dan Kematian oleh Covid-19 di Indonesia per 27 Maret [diolah dari worldometers.net]

Meski penularan mengalami pelambatan, belum saatnya kita bernapas lega. Pertama karena rapid test belum dilakukan di semua wilayah. Pada provinsi dan kota./kabupaten yang telah melakukan rapid test pun hasilnya belum keluar. Ada potensi besar angka tertular melonjak tajam pasca-rapid test.

Kedua, meski pertambahan kasus baru melambat, tetap saja pertambahan jumlah penderita memberi beban besar di hilir, yaitu di rumah sakit-rumah sakit yang merawat pasien covid-19.

Tingginya tingkat kematian (CFR), rata-rata 8,37% dalam 6 hari terakhir menunjukkan bahwa kelemahan utama kita terletak di hilir, yaitu pada penanganan pasien kritis. Hal ini bisa jadi terkait keterbatasan fasilitas, seperti ketersediaan ventilator, dan tenaga perawatan di rumah sakit.

Karena itu, selain meningkatkan kapasitas rumah sakit-rumah sakit dalam penanganan pasien kritis Covid-19; pembatasan sosial untuk mencegah penularan wajib diperketat agar laju penularan bisa diperlambat lagi.

Problemnya, tingkat kepatuhan warga terhadap pembatasan sosial masih rendah. Di banyak tempat, kumpulan orang-orang masih terjadi; pengkondisian jarak aman di sejumlah tempat publik belum ditegakkan. Dalam artikel “Repotnya Berobat di RS Kala Invasi Corona” saya menyinggung kondisi di rumah sakit spesialis mata di Kota Kupang yang para pasien dan pengunjung masih duduk berhimpitan. Semoga saja sekarang pengaturan jarak duduk di sana sudah ditegakkan.

Kasus pemukulan warga terhadap polisi yang menghimbau pembatasan sosial di kedai kopi di Aceh (1) menunjukkan bahwa problem tidak cuma terletak pada rendahnya kesadaran mematuhi seruan pembatasan sosial tetapi ada kecenderungan pembangkangan, meski bukan pembangkangan aktif seperti di Meksiko dan Brazil.(34)

Sedikit catatan, WHO menyarankan penggantian istilah social distancing dengan physical distancing. Tetapi UU kita, misalnya UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menggunakan istilah pembatasan sosial. Karena itu, saya lebih senang taat pada istilah yang sudah dinyatakan dalam undang-undang.

Nah, oleh masih rendahnya kepatuhan terhadap himbauan, bahkan telah muncul perlawanan terhadapnya, patut kiranya pemerintah mempertimbangkan agar himbauan dan penyadaran pembatasan sosial disertai pula penegakan hukum berupa sanksi pidana kurungan atau denda terhadap para pihak yang tidak mematuhinya.

UU 6/2018 pasal 93 mengatur bahwa “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Mungkin karena ketiadaan perturan pemerintah sebagai syarat operasional UU 6/2018, polisi memilih menggunakan KUHP pasal 212, 216, dan 218.

Persoalannya, pasal-pasal tersebut adalah pidana umum terkait perlawanan terhadap petugas atau otoritas publik, dan menuntut peran aktif kepolisian. Dengan keterbatasan jumlah personel polisi, pasal-pasal KUHP tidak akan efektif menegakkan pembatasan sosial.

Karenanya, yang diperlukan adalah operasionalisasi UU 6/2018 dengan peraturan yang memungkinkan pemberian sanksi pidana terhadap para pihak yang tidak melaksanakan pembatasan sosial tanpa harus menunggu kedatangan polisi untuk menertibkan.

Apa yang dilakukan di Singapura bisa menjadi contoh. Di negeri itu, pengusaha yang tidak melaksanakan pembatasan sosial, misalnya tidak mengatur jarak antrian atau jarak tempat duduk, dikenakan sanksi pidana.

Tetapi jangan dilupakan, sebelum penegakan hukum dilakukan, pemerintah perlu pula mengatur secara jelas batas-batas pembatasan sosial. Misalnya secara jelas menyebutkan jumlah minimal kumpulan orang-orang yang tidak diperbolehkan. Contohnya tidak membolehkan kegiatan yang melibatkan 5 orang dalam satu ruangan ukuran sekian kali sekian. Begitu pula jenis-jenis kegiatan yang dilarang perlu disebutkan secara jelas.

Perlu pula dipertimbangkan pelibatan perangkat sosial kemasyarakatan, semisal Ketua RT dan pemuka agama untuk menegakkan pembatasan sosial. Tidak sekadar minta mereka menyosialisasikan atau menghimbau masyarakat. Ketua RT dan pemuka agama perlu diberikan wewenang untuk membubarkan kegiatan-kegiatan informal di pemukiman-pemukiman warga yang dinilai tidak menerapkan pembatasan sosial.

Sepemantauan saya, ketika kampus-kampus meliburkan diri, cukup banyak tercipta kumpulan kongkow-kongkow di kos-kosan mahasiswa. Apa gunanya pembatasan sosial di ruang publik jika kemudian pelanggaran terhadap pembatasan sosial terjadi pula di “ruang privat.”

Penegakan hukum terhadap pembatasan sosial tentu akan mengundang polemik. Tetapi pembatasan sosial adalah keharusan dalam memerangi virus corona hingga sudah ditemukan vaksin dan setiap warga negara mendapat vaksinasi.

Mau tidak mau, sebagai warga negara kita perlu menyerahkan sebagian kebebasan kita, merelakannya terenggut sementara. Ini jauh lebih baik bagi kepentingan bersama dibandingkan jika kita harus menerapkan lockdown.

Tanpa penegakan pembatasan sosial, lockdown akan jadi keniscayaan. Dan sumber daya kita, tidak akan sanggup menanggung beban pemberlakuan lockdown. Oleh lemahnya kelembagaan distribusi barang-kebutuhan dalam kondisi darurat, pemberlakuan lockodown akan berujung anarki.

Jadi, saya merelakan sebagian kebebasan, setuju pembatasan sosial ditegakkan dengan sanksi hukum. Bagaimana dengan Anda?***

Leave a Reply