PDIP Terbelit Lidah Soal Jumlah Dokter Meninggal

PDIP kembali hadapi serangan publik, terutama kecaman warganet pengguna twitter. Padahal kehebohan gara-gara pernyataan Puan Maharani tentang masyarakat Sumatera Barat tidak Pancasilais belum reda.

Kali ini Rahmad Handoyo yang bikin gara-gara. Orang ini politisi PDIP anggota komisi IX DPR. Sebagaimana diberitakan sejumlah media, Tuan Handoyo sampaikan keraguan terhadap data rilisan IDI tentang jumlah dokter meninggal selama pandemi. Menurut IDI, ada 100 dokter yang meninggal selama pandemi. Tuan Handoyo lebih percaya data versi pemerintah, 32 dokter yang meninggal akibat Covid.

“Saya menyayangkan IDI itu merilis 100 dokter kita yang meninggal. Sedangkan saya dapat data dari pemerintah, dari BPPSDM (Kemenkes) itu, hanya 32 yang meninggal (akibat) Covid-19 ini,” kata Tuan Handoyo. [Alinea.id, 9/9/2020]

Pernyatan Tuan Handoyo, terutama karena menggunakan diksi ‘hanya’ pada jumlah dokter meninggal, dianggap tidak berperi kemanusiaan.

Sebenarnya Tuan Handoyo tidak salah-salah amat. Dalam konteks perbandingan angka, benar jika 32 bersifat ‘hanya’ terhadap 100. Tetapi warganet juga benar. Entah 32 atau 100, itu jumlah korban jiwa, para pejuang di garda belakang perang melawan Covid-19. Penggunaan ‘hanya’ memberi kesan pemakluman, seolah-olah 32 orang dokter meninggal cuma angka statistik yang dingin dan boleh ditolerir.

Akan tetapi hemat saya persoalan ini bukan cuma urusan akurasi angka. Baik 32 pun 100, itu sinyal dari sejumlah masalah penanganan pandemi. Di baliknya ada persoalan kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan. Di baliknya ada problem kelebihan beban kerja tenaga kesehatan akibat gelombang pasien yang terus membesar.

Kelangkaan APD adalah masalah di masa awal pandemi merebak. Sepintas soal ini sudah tertangani.

Kini yang jadi masalah besar adalah pembengkakan jumlah pasien Covid-19 yang tidak sebanding dengan keterbatasan tenaga kesehatan di rumah sakit-rumah sakit yang ditugaskan merawat pasien Covid-19. Ketimpangan ini menyebabkan dokter, perawat, dan profesi medis lainnya berkerja ekstrakeras, kekurangan jam istirahat. Tubuh yang lelah rentan dikalahkan penyakit. Mereka pun tumbang sebagai kusuma bangsa.

Kapasitas Rumah Sakit dan Ancaman Cluster Kampanye Pilkada.

Pada 8 September IDI lagi-lagi melempar warning, lonjakan kasus Covid-19 mengancam kinerja penanganan di hilir (rumah sakit). IDI mengamati , 20 persen kasus Covid Indonesia tergolong berat dan menuntut penanganan di rumah sakit.[CNNIndonesia.com]

Pertambahan kasus baru, sekalipun dengan laju konstan merupakan beban signifikan bagi rumah sakit. Senin (7/9/2020) jumlah kasus Covid terkonfirmasi mencapai 196.189. Ada 2.880 kasus harian baru. Jika gunakan data IDI, 20% kasus tergolong berat, maka pada Senin lalu ada 576 pasien baru yang seharusnya dirawat di RS.

Jika kita asumsikan laju pertumbuhan kasus baru konstan (percepatan nol), berbasis acuan data 7 September, laju pertumbuhan kasus adalah 1,48 persen. Dengan asumsi dan data ini, pada pekan kedua Oktober nanti setiap hari akan ada 1.000 pasien baru yang butuh perawatan di rumah sakit (dari total 5.000an kasus baru harian), menjadi 1.500 pasien baru butuh perawatan RS pada pertengahan Oktober, dan terus naik.

Sudah jelas, dengan angka-angka ini kapasitas rumah sakit akan jebol; dokter dan perawat kelelahan dan berisiko meninggal, baik karena tertular Covid, atau penyakit lain. Intinya, beban kerja berlebihan membuat orang lelah. Kelelahan menyebabkan daya tahan tubuh melemah.

Sikap ngotot pemerintah untuk selenggarakan Pilkada serentak pada Desember 2020 menambah kecemasan akan terjadinya ledakan jumlah kasus baru.

Baru masuk tahap pendaftaran calon saja, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah mencatat 243 pelanggaran protokol pencegahan penularan Covid-19. Paslon mendaftarkan diri disertai arak-arakan massa. Panggung-panggung kampanye dan pertemuan-pertemuan di kampung-kampung tidak mengindahkan protokol Covid-19.

Bahkan Gibran, putra Jokowi, melibatkan massa yang berdesak-desakan di sisi kiri-kanan dan di halaman kantor KPU untuk mengelu-elukan dirinya saat pendaftaran. Ironis jika mengingat pidato Presiden Joko Widodo berpidato, “Perlu saya tegaskan kembali bahwa keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat adalah segalanya. Jadi protokol kesehatan tidak ada tawar-menawar.”

Di masa pendaftaran bakal calon (September 2020), KPU menyelenggarakan tes PCR kepada bapaslon saat mendaftarkan diri. Hasilnya, 60 bakal calon kepala daerah ditemukan terpapar Covid-19.

Bukannya mendengarkan permintaan rakyat–termasuk ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah–untuk menunda Pemilukada, Presiden Jokowi malah berkonferensi pers, menyatakan pilkada akan tetap dilangsungkan.

Pada November 2020, jumlah calon kepala daerah yang terjangkit Covid-19 menjadi 70 orang, 4 di antaranya meninggal. Demikian pula penyelenggara Pilkada, 100 orang terjangkit Covid-19.

Informasi dan Kekuasaan.

Kembali ke soal Tuan Handoyo. Anggota DPR RI asal PDIP ini mempersalahkan IDI karena merilis data tanpa koordinasi dengan pemerintah. Ia menuntut IDI minta maaf.

Pernyataan Tuan Handoyo mencerminkan modus operasi kekuasaan yang memonopoli informasi, merekonstruksi kebenaran subjektif yang menguntungkan dirinya.

Tuan Handoyo menempatkan data pemerintah lebih terpercaya dibandingkan data versi masyarakat sipil. Padahal teorinya tidak demikian. Kekuasaan atau negara atau pemerintah (operator utama kekuasaan negara) merupakan pihak yang paling berkepentingan memanipulasi informasi. Manipulasi tidak selalu berupa menyampaikan informasi menyesatkan. Menahan informasi, memfilternya sebelum disampaikan ke publik adalah juga manipulasi.

Prof. Cass Sunstein –pendiri program Behavioral Economics and Public Policy di Harvard Law School–menulis, satu dari lima alasan pemerintah (Amerika Serikat) menyembunyikan informasi (yang benar) adalah “avoiding interest-group pressures.”[“Government Control of Information”, jurnal California Law, 1985).

Pada 4 Juni 2020, Anton Oleinik–Profesor Sosiologi di Memorial University of Newfoundland –menulis artikel di theconversation.com, berjudul  “The politics behind how governments control coronavirus data”.

Oleinik mempelajari perilaku pemerintah di Amerika Serikat, Rusia, dan Kanada dalam mengontrol informasi terkait data pandemi.

Dengan pisau Foucault, Oleinik simpulkan, “The selectiveness with which governments release information about the number of confirmed cases and the deaths caused by the coronavirus suggest techniques of “bio-power” maybe at play.”

Menurut Oleinik, bio-politik manifest dalam rupa ketidakjelasan informasi yang bertujuan agar publik menerima tindakan pemerintahnya tanpa kritik.

Tugas atau fungsi pokok Tuan Handoyo sebagai anggota DPR adalah mewakili masyarakat sipil (rakyat) mengawasi pemerintah, bukan sebaliknya jadi corong atau instrumen bio-power pemerintah. Prasangka ketidakakuratan data itu seharusnya ditujukan terutama kepada pemerintah, bukan kepada masyarakat sipil.

Jika Tuan Handoyo paham tugas dan fungsinya—dan jika sekolah kader PDIP sungguh sudah mendidiknya—maka yang seharusnya Tuan Handoyo lakukan adalah mempertanyakan data pemerintah, mengapa data dokter meninggal versi pemerintah kok bisa-bisanya jauh di bawah data IDI.

Selain itu, sebagai anggota DPR, sikap Tuan Handoyo yang patut dalam merespon angka kematian dokter adalah menyelidiki penyebab kematian para tenaga kesehatan dan merekomendasikan kebijakan solutif.

Jika anggota DPR kita terdidik dengan baik dan sungguh peduli pada keselamatan rakyat, mereka akan merespon data IDI dan informasi lain yang menunjukkan laju penularan Covid-19 yang mencemaskan ini dengan menekan Presiden Joko Widodo untuk menghentikan tahapan pilkada, menundanya hingga distribusi vaksin tuntas 2-3 tahun mendatang.***

About Post Author

Om Gege

Kuli, tetapi (justru karena itu) sombongnya minta ampun. Sebab oleh keringat kamilah peradaban berderap.

Leave a Reply