Kemunafikan Indonesia dalam Tragedi Nelayan di Kapal Tiongkok

Hingga saat ini ILO telah menerbitkan 8 konvensi fundamental (fundamental Convention), 4 konvensi kepemerintahan (governance/priority convention) dan 178 konvensi teknis (technical convention).

Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi fundamental dan governance (priority) convention wajib melaporkan perkembangan penerapan konvensi tersebut setiap tiga tahun sekali. Sementara penerapan konvensi teknis harus dilaporkan setiap lima tahun. Dengan cara itu, komunitas internasional bisa mengawasi penegakan hak-hak buruh di dunia.

Seharusnya pemerintah bisa mengambil langkah standar meminimalisir pengabaian hak-hak TKI dengan cara memastikan TKI hanya bekerja di perusahaan asing dari negara-negara yang telah meratifikasi konvensi-konvensi ILO yang spesifik berkaitan dengan sektor pekerjaan terkait.

Dalam memberi izin perekrutan TKI, pemerintah seharusnya mengecek apakah negara asal perusahaan telah meratifikasi konvensi-konvensi yang standar terkait bidang pekerjaan. Nyatanya ini tidak dilakukan.

Menlu Retno Marsudi menyatakan dirinya mendesak Pemerintah China untuk memastikan perusahaan membayar hak buruh sesuai kontrak. Tetapi tahukah Menlu Retno jika Pemerintah China dan Indonesia tidak meratifikasi Konvensi ILO no. 114 tahun 1959 mengenai Pasal-pasal Perjanjian Nelayan? [3] Ya, sudahlah. Dengan terbitnya Konvensi 188/2007, konvensi 114/1959 tidak lagi aktual.

Tetapi seperti halnya Indonesia, China juga belum meratifikasi Konvensi ILO No. 188 tahun 2007 Mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan.[4] Padahal di dalam Konvesi 188/2007 inilah perlindungan hak-hak buruh-nelayan kapal ikan diatur.

Maka aneh pula pernyataan Koordinator ILO Asia Tenggara untuk Proyek Perikanan, Abdul Hakim. Ia katakan masalah dialami buruh-nelayan Indonesia di kapal Tiongkok bukan mengenai pelarungan, tapi apakah pihak kapten kapal sudah memastikan kepatuhan terkait keselamatan dan kesehatan ABK yang diatur di dalam Konvensi ILO 188/2007.[4]

Yang Abdul Hakim katakan benar tetapi hal itu menunjukkan ia tidak bekerja dengan patut. Hemat saya seharusnya ILO mengadvokasi larangan perekrutan tenaga kerja pada perusahaan penangkap ikan dari negara-negara yang belum meratiffikasi Konvensi 188/2007.

Kenyataan bahwa terdapat sejumlah besar buruh Indonesia bekerja di kapal ikan Tiongkok—yang belum meratifikasi konvensi itu—menunjukkan ketiadaan peran ILO dalam mengingatkan masyarakat Indonesia akan ancaman di balik penempatan TKI di kapal-kapal tersebut.

Selama ini ada salah kaprah meluas bahwa hak-hak buruh nelayan diatur dalam Konvensi ILO tahun 2006 tentang Ketenagakerjaan Maritim yang sudah Indonesia ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016.

Tidak benar! Pasal 2 ayat 4 Maritime Labour Convention, 2006 itu menyatakan “This Convention applies to all ships, whether publicly or privately owned, ordinarily engaged in commercial activities, other than ships engaged in fishing or in similar pursuits and ships of traditional build such as dhows and junks. This Convention does not apply to warships or naval auxiliaries.”

Demikian pula dalam ratifikasinya (UU 15/2016), disebutkan definisi dan ruang lingkup Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006, “… berlaku untuk semua kapal yang dimiliki oleh umum dan perseorangan, yang biasa digunakan dalam kegiatan komersial selain daripada kapal-kapal yang digunakan dalam penangkapan ikan …”.

Karena itu, selain perlu segera meratifikasi konvensi  Konvensi ILO 188/2007 yang khusus mengatur perlindungan buruh kapal ikan—lucu jika kita menuntut negara lain meratifikasi tetapi kita sendiri tidak peduli—pemerintah Indonesia seharusnya melarang penyaluran TKI ke kapal penangkap ikan Tiongkok dan kapal negara-negara lain yang belum meratifikasi konvensi tersebut.

Pelarangan penempatan TKI di Tiongkok menjadi lebih mendesak dan sangat penting karena negara itu juga tidak meratifikasi Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81).[5] Padahal konvensi ini adalah salah satu dari empat konvensi ILO yang bersifat governance (priority).

Bagaimana bisa kita berharap pemerintah Tiongkok memastikan penegakan hak buruh Indonesia di perusahaan-perusahaannya jika mereka tidak meratifikasi konvensi  Labour Inspection? Padahal inilah hukum internasional yang memberi obligasi kepada pemerintah RRT untuk memeriksa praktik-praktik bisnis yang berlebihan mengeksploitasi buruh.

Jadi, cukuplah sudah segala macam reaksi kagetan. Cukup sudah aksi tergopoh-gopoh nan telat mendesak pemerintah negara lain atas segala hal buruk yang TKI alami.

Saatnya tarik semua TKI yang bekerja di negara-negara yang tidak meratifikasi sejumlah konvensi penting ILO. Keengganan mereka meratifikasi konvensi-konvensi tersebut menunjukkan ketiadaan itikad baik melindungi buruh dari ekspoitasi berlebihan perusahaan-perusahaannya.

Jangan korbankan TKI demi devisa dan ketidakmampuan kita menciptakan lapangan kerja di negeri sendiri.***


Leave a Reply