Kemunafikan Indonesia dalam Tragedi Nelayan di Kapal Tiongkok

Kondisi kerja tidak manusiawi yang dialami nelayan Indonesia di Kapal Ikan Tiongkok terungkap. Mereka hanya tidur 3 jam, gaji belum dibayar, dan didiskriminasi dalam jatah makan. Empat orang meninggal, jenazahnya dilarung ke laut.[1] Respon pemerintah Indonesia terkesan munafik sebab mengabaikan konvensi ILO.


Sebelumnya maaf jika terdapat diksi kurang pantas dalam artikel ini. Para pendukung rezim yang tidak bisa membedakan antara kritik sebagai upaya menuntut tanggungjawab negara dengan serangan politik prakmatis sebaiknya tidak membaca.

Baiklah. Apa reaksi pemerintah Indonesia terhadap kasus ini?

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan, “Meminta dukungan pemerintah Tiongkok untuk membantu pemenuhan tanggung jawab perusahaan atas hak para awak kapal Indonesia, termasuk pembayaran gaji yang belum dibayarkan dan kondisi kerja yang aman.”[2]

Kalau responnya cuma begini, tiada kata lain selain munafik yang bisa kita lontarkan.

Respon seperti ini tidak memecahkan problem. Respon seperti ini serupa minta kucing mengembalikan sekerat daging yang digondolnya. Sia-sia belaka dan mengaburkan problem sebenarnya: kelalaian kita yang membiarkan belanga daging tidak terlindungi dari jangkauan kucing.

Untunglah Ibu Retno juga menyampaikan, “… mendorong pengawasan lebih ketat terhadap penyusunan perjanjian kerja laut antara awak kapal dengan pihak pemilik kapal sehingga tidak ada klausul yang merugikan hak-hak awak kapal.”

Tetapi mengapa tunggu ada yang mati, mengapa tunggu borok-borok terbongkar baru pemerintah menyatakan perlu pengawasan lebih ketat? Seharusnya sudah sejak dini langkah-langkah pencegahan bisa diambil, namun tidak dilakukan.

Note: bukan tugas Bu Retno, tetapi Menaker atau pemerintah secara kolektif, juga DPR, untuk memastikan perlidungan TKI sebab problem sudah ada sejak hulu.

Jadinya kita seperti negara linglung yang pejabatnya kagetan karena serba tidak mengantisipasi hal-hal buruk. Padahal hal-hal buruk itu sudah kenyataan umum dan seharusnya sudah wajib jadi konsideran pembuatan kebijakan dan penegakannya.

About Post Author

Om Gege

Kuli, tetapi (justru karena itu) sombongnya minta ampun. Sebab oleh keringat kamilah peradaban berderap.

Leave a Reply