Ketika Sri Mulyani Ngotot Kartu Prakerja, Subsidi Startup Kursus Online

Nah, yang membedakan Kartu Prakerja di Indonesia dengan unemployment benefit di negara lain adalah pada skema penyelenggaraan training-nya.

Di negara lain, pemberian pelatihan umumnya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang didirikan pemerintah. Atau jika dilakukan lembaga swasta, penerima bantuan mendapat bimbingan mentor-mentor di pusat pengembangan karir untuk memilih pendidikan vokasi atau kursus profesional yang cocok dan berkualitas.

Di Indonesia, penerima program Kartu Prakerja dibiarkan memilih sendiri dan suka-suka dari belantara tawaran jasa kursus online, yang sebagian di antaranya sungguh absurd.

Di Selandia Baru, pemerintahan Partai Buruh yang dipimpin PM Jasinda Ardem meningkatkan kapasitas buruh dengan terlebih dahulu melakukan reformasi pendidikan tersier mereka.

Beberapa poin kebijakan reformasi itu adalah mendirikan Institut Keahlian dan Teknologi Selandia baru yang merupakan jaringan pendidikan vokasional yang melibatkan 16 institut teknologi dan politeknik; mendirikan Workforce Development Councils (WDCs) yang berfungsi menyelaraskan kebutuhan industri dan pendidikan vokasi.

Kemudian mendirikan Grup Kepemimpinan Keahlian Regional yang memberikan nasihat kepada komisi pendidikan tersier dan lembaga pendidikan vokasi tentang kebutuhan keahlian yang dibutuhkan industri sesuai karakteristik regional; dan menyatukan sistem pendanaan pendidikan vokasi.[8]

Jadi, pelaksanaan pendidikan vokasi, termasuk kursus singkat profesional secara daring, dilakukan dengan sungguh terencana dan terpimpin, tidak ugal-ugalan dilepaskan kepada penawaran dan permintaan di pasar sehingga tidak ada materi pelatihan memancing yang ujug-ujug masuk paket yang dibayai APBN.

Selain kepada pencari kerja dan korban PHK, pemerintah mendorong pelaku usaha melibatkan para buruh mereka dalam program pelatihan on job training.

Buruh (tidak harus ter-PHK) dapat mengakses gratis setahun pendidikan tersier. Menurut rencana, di kemudian hari pendidikan tersier gratis bagi para buruh dan pencari kerja akan diperluas menjadi 3 tahun.

Di Washington State, Amerika Serikat, lembaga penyelenggara dan paket pelatihan bagi penerima asuransi pengangguran harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Workforce Training & Education Coordinating Board.[9]

Demikian pula di negara bagian California. Penerima California Training Benefits (CBT), fasilitas tambahan dalam unemployment benefit, mendapatkan trainning dari lembaga-lembaga yang tercantum dalam The Eligible Training Provider List (ETPL) yaitu yang lolos kriteria WIOA.[10]

Di Irlandia, pelatihan terhadap penerima unemployment benefit diberikan cuma-cuma oleh Skillnet Ireland, lembaga yang didirikan pemerintah Irlandia untuk mendukung industri. [11]

Ringkasnya, membaca program-program unemployment benefit di berbagai belahan dunia, saya belum ketemu yang seperti di Indonesia, yang materi pelatihannya diliberalkan begitu saja sehingga materi-materi gratisan bisa dijual dengan harga mahal.

Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah?

Tidak ada pilihan lain! Satu-satunya jalan yang masuk akal adalah penghentian sementara program Kartu Prakerja. Sebesar-besarnya anggaran untuk saat ini dialokasikan dulu untuk bansos jadup.

Lalu, skema program Kartu Prakerja diperbaiki. Pertama, pemerintah perlu melibatkan kalangan pelaku usaha untuk memetakan kebutuhan keahlian dan kapasitas di pasar tenaga kerja.

Berdasarkan itu, lembaga-lembaga perguruan tinggi dan pendidikan vokasi dilibatkan untuk penyusunan kurikulum dan bahan ajar.

Jadi lebih murah mengupah konsultan penyusun bahan ajar dibandingkan pakai sistem membayar paket kursus yang tersedia saat ini di pasar. Lalu lembaga-lambaga makelar jasa pelatihan daring dan luring dilibatkan sebagai penyedia platform atau fasilitas.

Kira-kira demikian.***


Jumpai kami di media sosial


Published juga di Kompasiana.com/tilariapadika

Leave a Reply