Ketika Sri Mulyani Ngotot Kartu Prakerja, Subsidi Startup Kursus Online

Sudah banyak kalangan protes keras program Kartu Prakerja, bahkan menudingnya subsidi perusahaan startup marketplace kursus digital. Tetapi tampaknya pemerintah memilih tutup mata dan telinga. Program Kartu Prakerja tetap berjalan dengan segala kekurangan. Anjing menggonggong, tikus-tikus eh kafilah berlalu.

“Ini program bagus, program baru, janji Presiden Jokowi untuk menyiapkan tenaga kerja Indonesia agar skill-nya meningkat. Namun karena outbreak, maka di-divide, ada bantalan sosial yang diberikan cash, namun kita enggak boleh give up dengan sistem pelatihannya,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dengan gaya bahasa anak Jaksel.[1]

Hmmm, harusnya ada pula program pelatihan daring khusus untuk para menteri. Materinya Panduan-berbahasa-Indonesia-yang-patut-diteladani. Ah, jangan dianggap serius. Bu Sri sengaja berbicara begitu agar terkesan kekinian, bukan karena beliau tidak pandai berbahasa Indonesia.

Terlepas dari alay a la Jaksel beliau, saya setuju pendapat Bu Sri Mulyani bahwa Kartu Prakerja adalah program bagus.

Sayang, pelaksanaannya saat ini memiliki sekurang-kurangnya lima unsur tidak tepat: tidak tepat kondisi, tidak tepat konten, tidak tepat harga, tidak tepat metode, dan tidak tepat skema.

Kita bahas satu per satu.

Pertama, program Kartu Prakerja mula-mula bertujuan baik.

Program Kartu Prakerja disusun dengan dasar asumsi dunia pendidikan kita tidak mampu menghasilkan lulusan yang siap kerja. Karena itu diperlukan pendidikan tambahan berupa aneka kursus spesifik yang mengajarkan pengetahuan dan kemampuan praktik di dunia kerja.

Sangat baik bahwa untuk meningkatkan kapasitas para pencari kerja, pemerintah bersedia menanggung biayanya.

Lebih baik lagi, bantuan pendanaan pemerintah diperuntukan pula bagi peningkatan kapasitas buruh yang sudah bekerja, entah menjadi lebih ahli di bidangnya atau menambah pengetahuan baru.

Dalam program Kartu Prakerja saat ini, pemerintah menanggung biaya peningkatan kapasitas buruh yang kena PHK. Semoga dengan pelatihan-pelatihan semasa ter-PHK, ia bisa segera kembali terserap ke dunia kerja.

Dalam artikel-artikel yang lalu, saya sudah cerita bahwa program Kartu Prakerja ini sudah lazim di negara-negara maju, dikenal sebagai unemployment benefit

Bedanya, unemployment benefit di negara maju diurus dengan benar, tidak ugal-ugalan seperti praktik di negeri kita saat ini (akan kita jelaskan nanti).

Unemployment benefit adalah pengembangan bentuk jaring pengaman sosial yang dipadukan dengan peningkatan kapasitas tenaga kerja. Selain membantu korban ter-PHK (jaring pengaman sosial), negara juga membantu perusahaan-perusahaan, mengambil alih beban biaya pelatihan karyawan mereka menjadi tanggungjawab pemerintah.

Karena mengharuskan penerima bantuan jaring pengaman sosial mengikuti kursus pengembangan kapasitas, Kartu Prakerja atau unemployment benefit tergolong bansos yang konditional, berbeda dengan UBI yang sebentar lagi akan jadi tren dunia pascapemberlakuan di Spanyol.

Idealnya, dengan program Kartu Prakerja, para pengganguran, baik yang sama sekali belum mendapat pekerjaan maupun yang di-PHK.

Selain mendapat bantuan dana bagi pemenuhan kebutuhan hidup, juga mendapatkan pengembangan kapasitas berupa keahlian yang dibutuhkan dunia usaha atau keahlian kewirausahaan untuk merintis usaha sendiri.

Sayangnya seperti sudah disinggung, Kartu Prakerja saat ini punya banyak kekurangan.

#1. Pelaksanaan Program Kartu Prakerja tidak tepat kondisi.

Dengan banyaknya buruh kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19, prioritas anggaran jaring pengaman sosial seharusnya pada uang jatah hidup (jadup). 

Artinya, dibandingkan mengalokasikan dana untuk membiayai kursus, lebih baik sebesar-besarnya anggaran diperuntukkan pemaksimalan coverage bansos, baik dalam jumlah penerima pun besaran dana per kapita.

Leave a Reply