Macroprudential Policy Bank Indonesia dan Krisis Finansial

“Om, kenapa kalau bicara makroprudensial, orang sering hubungkan dengan krisis finansial 2008 di AS?”

Dua pekan lalu seorang narablog bertanya via telegram. Ia hendak ikut blog competition Bank Indonesia di Kompasiana. Di perpus kantornya ia temukan majalah lembaga non-profit terbitan 12 tahun lalu, edisi khusus membahas krisis finansial 2008. Saya konsultan editornya.

Saya membalasnya berupa poin-poin umum. Bagaimana menjelaskan memadai lewat aplikasi pesan singkat? Sementara tidak tersedia mood dan waktu untuk menguraikan dalam artikel.

Hari ini tiba waktu dan mood yang cantik untuk berbagi permenungan saya. Semoga memberi sedikit gambaran, sekaligus bisa terlibat even BI-Kompasiana.

Artikel ini menarik pembelajaran dari krisis finansial AS 2008 untuk memberi konteks faktual pentingnya peran kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Krisis Finansial Amerika Serikat 2008

Parah! Krisis finansial 2008 menghasilkan resesi ekonomi terbesar kedua setelah Great Depression 1930an. Raksasa keuangan yang dianggap too big to fail, Lehman Brothers, bangkrut. Lainnya – Freddie Mac, Fannie Mae, Merrill Lynch, AIG, Bradford & Bingley, HBOS, Royal Bank of Scotland, Fortis, Hypo and Alliance & Leicester – selamat karena sokongan dana pemerintah.

Krisis finansial 2008 sejatinya rangkaian empat layer krisis: subprime mortgage crisis → bank crisis → financial crisis → Great Recession.

Kapitalisme mengandung dalam dirinya bibit krisis; selalu dalam ketegangan, pertempuran dalam diri. Seperti penyakit endemik, ada pemicu, epidemi merebak. Seperti pasien kanker, hidup dalam pendulum on-off. Sesewaktu kondisinya sangat kritis dan harus dilarikan ke IGD.

Semua dedengkot pamuncak ilmu ekonomi – dari kiri ke kanan: Marx, Keynes, Ricardo, Smith hingga Mill – mengakui the tendency of the rate of profit to fall (TRPF) dalam kapitalisme.[1] Inovasi dalam kapitalisme, entah produk, teknologi – lengan mekanik, ban berjalan, dan kini artificial intelligence – pun organisasi kerja – fordisme dan kini flexiwork – demi mensiasati TRPF. Siklus ekonomi – pendulum booming – resesi — adalah wujud perjuangan melawan TRPF.

Akan tetapi sulit menduga kapan krisis merebak sekalipun setiap booming pasti membentur puncak lalu swing down menuju lembah. Tidak semua swing down adalah krisis. Krisis adalah kejatuhan mendadak, emergensi.

Krisis finansial 2008 didorong deregulasi finansial sepuluh tahun sebelumnya: the Gramm Leach Bliley Act dan Commodity Futures Modernization Act. Yang pertama membolehkan bank umum berdagang derivasi, bahkan menginvestasikan deposito nasabah ke produk derivasi.

UU kedua mendorong maraknya credit default swaps. Saat mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (mortgage/hipotek), nasabah menjaminkan rumah tersebut. Bank menjadikan surat perjanjian KPR sebagai agunan sekuritas derivatif, Collateralized Loan Obligations (CDOs) atau Mortgage-Backed Securities (MBS) dan menjualnya dalam paket besar (bundle) kepada hedge fund. Hedge fund mengombinasikan MBS/CDOs dari sejumlah bank lalu menjual lagi kepada investor besar seperti Dana Pensiun, perusahaan reksadana/mutual fund, bahkan pemda. Pihak ketiga ini akan menjualnya lagi sebagai produk reksadana kepada investor individual.

Bank mendapat 3 manfaat dari MBS: dana segar, melempar risiko mortgage lama ke pihak ketiga, dan meraup untung lebih besar. Meski berisiko tinggi, MBS laku keras. Selain imbal hasil besar, juga karena perusahaan asuransi menjual produk Credit Default Swaps (CDS). CDS menjamin kerugian MBS.

Dengan dua jaminan – mortgage nasabah individual dan CDS –, MBS laris dibeli entitas bisnis dan rumah tangga. Apalagi harga rumah terus naik, ekspektasi masyarakat melambung.

Karena MBS lebih menguntungkan dibandingkan mortgage, muncullah moral hazard perbankan. Demi menyediakan agunan bagi lebih banyak MBS, mortgage disalurkan tanpa asas prudent. Nasabah berisiko tinggipun diberikan KPR.

Memang, nasabah berisiko tinggi dikenakan bunga tinggi. Risiko sebanding keuntungan. Tetapi bagaimana nasabah berisiko tinggi bisa mengambil KPR kalau bunga tinggi? Interest Only Loan (IOL)! IOL adalah skema kredit yang membolehkan nasabah hanya membayar bunga selama 3-10 tahun. Mortgage berskema IOL kepada nasabah berisiko inilah yang disebut Subprime Mortgage.

“Toh sekarang hanya bayar bunga. Sepuluh tahun lagi, saat mulai cicil pokok, penghasilan membaik.” Demikian kepercayaan dan ekspektasi rumah tangga konsumen.

Pasar perumahan kian panas, harga rumah terus naik. Tetapi bank sentral AS, The Fed kemudian menyadari bahaya. Bubble telah terbentuk, harus dihentikan. The Fed lantas menaikkan suku bunganya. Juni 2003 – Juni 2006, The Fed 13 kali menaikkan suku bunga, dari 1% menjadi 5,25%. Naik 425%![2]

Karena IOL berbunga mengambang, kenaikan 400an persen memberatkan nasabah. Bayangkan saja, andai sebelumnya membayar bunga 7,5 juta, kini harus mencari 32 juta. Gelembung kempes, pasar perumahan menyepi. Harga anjlok tetapi pembeli juga hilang. Peminjam yang tidak mampu membayar – atau merasa rugi meneruskan kredit – tak bisa pula menjual rumah, akhirnya menyatakan pailit, dan bank menyitanya. Layer pertama, subprime mortgage crisis.

Kredit macet berarti cash-flow bank bermasalah. Apalagi harga dan permintaan MBS juga melemah sebab nilainya ditautkan pada harga rumah – kini dan ekspektasi mendatang. Distrust muncul antar-bank, mengetatkan pinjaman antar-bank. Bagaimana membayar pinjaman jika cash-flow bergantung mortgage dan MBS? Pikir bank, satu kepada yang lain. Likuiditas pun seret. Banks crisis, layer kedua.

Anjloknya harga rumah dan problem likuiditas bank bikin panik masyarakat, menghilangkan kepercayaan terhadap MBS/CDOs, bahkan terhadap beragam sekuritas konvensional. Individu dan lembaga berlomba-lomba menjualnya demi cut loss. Itu memukul harga MBS lebih dalam, juga menjatuhkan harga sekuritas lain. Banyak lembaga keuangan, perusahaan non-finansial, dan individu kehilangan nilai investasi besar-besaran. Krisis finansial, layer ketiga, terjadilah.

Krisis finansial menjatuhkan kepercayaan terhadap perekonomian secara umum. Orang ragu-ragu berinvestasi, sekalipun itu investasi ril berupa membuka atau menambah kapasitas pabrik-pabrik. Maka dunia — tak cuma AS –pun masuk masa resesi.

Pembelajaran dari Krisis Finansial 2008 dan Sekilas Kebijakan Makroprdensial Bank Indonesia.

Dari kisah krisis finansial 2008 tadi ada sejumlah poin pembelajaran yang bisa kita ekstrak.

Pertama, animal spirit.

Animal spirit adalah istilah Keynes dalam menjelaskan faktor yang mendorong pelaku ekonomi berinvestasi. Animal spirit adalah kencederungan untuk selalu bertindak, yang membuat manusia sering melandaskan inisiatif berinvestasi pada optimisme spontan, bukan kematangan timbangan rasio.[3]

Dalam perkembangannya, ekonom menggunakan konsep ini untuk menjelaskan pengambilan keputusan individu dan lembaga dalam kondisi ekonomi tak menentu. Maka animal spirit mencakup pula tindakan negatif (disinvestasi) saat ekonomi memburuk.

Dalam kasus krisis 2008, animal spirit ini mendorong bank terus saja mengelontorkan KPR dan menjual MBS.

Animal spirit mendorong rumah tangga mengambil KPR, juga mendorong kalangan bisnis memborong MBS. Sebaliknya, animal spirit pula yang melandasi aksi panik individu menjual sekuritasnya atau berbondong-bodong menarik uang di bank, rush money (bank run).

Animal spirit berkontribusi terhadap penciptaan gelembung ekonomi, sekaligus yang mempercepat pengempesannya.

Kedua, risiko sistemik.

Gelembung di pasar perumahan mendorong gelembung turunan di pasar MBS. Pecahnya gelembung pasar perumahan berdampak porak-porandanya ekonomi secara luas. Inilah wujud risiko sistemik. Kerusakan pada satu ranah berefek domino, menyeret seluas-seluasnya sektor turut ambruk.

Ketiga, pentingnya mitigasi.

Sebagaimana pembahasan ada tiga kenyataan perkonomian yang niscaya, yaitu booming dan resesi dalam kapitalisme sebagai siklus yang wajar; kecenderungan umum masyarakat bertindak atas dasar animal spirit; serta perekonomian yang begitu terintegrasi sehingga masalah di satu tempat dapat berefek ke seluruh sistem. Layaknya letusan gunung api dan gempa bumi, yang bisa kita lakukan adalah mengurangi risiko bencana melalui kebijakan mitigasi.

Mitigasi itulah hakikat kebijakan makroprudential yang jadi domain Bank Indonesia dalam orkestra menjaga stabilitas sistem keuangan.

Mitigasi bermula dengan pemetaan risiko sistemik. Adakah gejala pembentukan gelembung di sektor atau produk perbankan? Apakah jika meletus akan pengaruhi perekonomian secara umum? Atau sebaliknya, adakah gejala pelambatan pertumbuhan ekonomi di satu sektor yang dapat menahan laju pertumbuhan sektor lainnya?

Jika risiko sistemik ditemukan, BI melakukan pengawasan. Kalau dinilai kondisi berkembang memburuk, tindakan pun diambil melalui sejumlah instrumen yang berlapis dan sesuai kondisi.Ada Lima instrumen kebijakan makroprudencial BI, berupa ketentuan terhadap perbankan. Empat di antaranya bersifat countercyclical. Maksudnya, berfungsi sebagai rem saat ekonomi ekspansi dan gas saat ekonomi kontraksi.

Ada ketentuan tentang rasio modal penyangga terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR); rasio nilai kredit terhadap nilai agunan; investasi pada sekuritas denominasi rupiah yang dapat dijual kembali –transaksi repo – kepada BI saat dibutuhkan; serta saldo giro minimum di BI. Kebijakan kelima diambil ketika bank kesulitan likuditas. BI menggelontorkan pinjaman likuiditas jangka pendek.

Hal detil tentang strategi dan instrumen macroprudencial BI dapat dibaca di situs BI.go.id.

Catatan dan Sitasi

[1] Lihat Tsoulfidis, Lefteris (2005), “Falling Rate of Profit and Overaccumulation in Marx and Keynes.”

[2] “Open Market Operations.” n.d. Board of Governors of the Federal Reserve System.

[3] Lihat Gerrard, Bill. 1994. “Animal Spirits.” In The Elgar Companion to Radical Political Economy, 15–19. Edward Elgar Publishing.

About Post Author

Om Gege

Kuli, tetapi (justru karena itu) sombongnya minta ampun. Sebab oleh keringat kamilah peradaban berderap.

Leave a Reply