Problem Pers Bukan Lagi Kemerdekaan, Melainkan Kualitas

Kenyataan sejatinya mandiri terhadap pemaknaan pengamat. Kenyataan yang demikian adalah, katakanlah, kenyataan level 0, kenyataan yang murni, senyata-nyatanya. Kenyataan yang kita terima, sudah bukan kenyataan murni, bukan level 0, melainkan level 1, 2, dan seterusnya. Itu karena kenyataan yang sampai kepada kita adalah produk relasi sosial, produk komunikasi.

Kita mengamati peristiwa-peristiwa tidak dalam kondisi bebas nilai. Kita melihatnya dengan persepsi, sudut pandang. Di balik cara kita melihat peristiwa, berbaring sistem nilai, keyakinan terhadap apa yang harus, ideal-ideal. Maka mengamati sebenarnya proses menilai, memaknai, sadar pun tidak. Memaknai peristiwa adalah mengawinkan peristiwa sebagai kenyataan di luar kita dan sistem nilai dalam diri kita. Demikianlah ideologi itu bekerja. Peristiwa yang telah kita maknai–sebagai orang pertama–berubah menjadi kenyataan level 1.

Ketika kita menyampaikan peristiwa tersebut kepada orang lain, penerima pesan juga melibatkan sistem nilai yang dimilikinya. Pemaknaan oleh penerima pesan menghasilkan kenyataan level 2.

Bahasa, kata-kata, gambar,  hanyalah kendaraan, kumpulan penanda yang mengabdi kepada ideologi para pihak–pemberi dan penerima pesan–dalam komunikasi.

Sebuah pesan yang bahkan disampaikan seluruhnya dengan diksi kaku yang sepenuh-penuhnya denotatif tetap saja diboncengi nilai-nilai penyampai pesan. Pada hakikatnya tak ada ’empty text’, kata-kata yang murni mencerminkan realitas tanpa ditunggangi nilai (ideologi). Ini berlaku baik dalam komunikasi informal, bahkan sekadar small talk antar-personal, dan apalagi dalam penyampaian berita oleh industri pewartaan.

Ideologi hakikatya alat utama pewarta (jurnalis dan publisher) dalam  decoding peristiwa–pemilihan berita dan angel yang dianggap penting, mencatat peristiwa dan memaknainya–dan encoding (menuliskan dan menyebarkannya).

Contoh konkrit agar lebih jelas, lihatlah kasus penjudulan–terlalu panjang jika kita bahas pula isinya–sejumlah media berikut terhadap (peristiwa) release Bank Indonesia tentang kondisi cadangan devisa Januari 2019. Bank Indonesia menjuduli release itu “Cadangan Devisa Akhir Januari 2019 Cukup Tinggi.” Judul ini mengajak pembaca untuk fokus pada gagasan bahwa cadangan devisa dalam kondisi baik, meski  isi release menginformasikan turunnya cadangan devisa..

Dalam memaknai (decoding) release BI dan meneruskan (encoding) ke pembaca, media massa memilih diksi dalam judul (signifier) yang merepresentasikan sikap (signified) masing-masing (di baliknya ada ideologi, bahkan kepentingan dan pemihakan politik) terhadap peristiwa tersebut.

Medcom.id, portal video berita milik Media Group (Surya Paloh) memberi judul sangat positif, “Cadangan Devisa Indonesia Capai USD 120,1 Miliar”. Kondisi yang oleh semua media lain disebut penurunan, oleh Medcom.id dibahasakan sebagai ‘capai’.

Kakak Medcom, Mediaindonesia.com memilih frasa serupa Sindonews.com  (Harry Tanoe), menyebutnya ‘turun tipis’ (signifier) untuk menegaskan gagasan atau makna (signified) bahwa penurunan itu wajar saja, tak perlu panik. Hal serupa dilakukan Tribunnews.

Inews.com milik Harry Tanoe menggunakan diksi ‘jadi’ yang tidak menganggap penting turun-naiknya cadangan devisa.

Tempo.co–Gunawan Muhamad dalam banyak pernyataan di akun media sosialnya menunjukkan keberpihakan kepada Jokowi namun tidak secara resmi ambil bagian sebagai tim sukses–dalam kasus ini memilih judul paling netral: “Cadangan Devisa Januari Turun Jadi ….”

CNNIndonesia.com–hingga saat ini Chairul Tanjung terpetakan netral dalam pilpres–menambahkan diksi ‘gara-gara,’ kata yang kuat untuk menekankan penyebab penurunan (pemerintah bayar utang).

Detik.com–juga milik Chairul Tanjung–berposisi 180 derajat dari Medcom.id. Diksi ‘jatuh’ mengesankan penurunan signifikan, turun dalam jumlah besar di waktu singkat. Ini semacam pengkondisian bagi pembaca untuk menaruh perhatian besar atas penurunan itu.

Jika ditambahkan pula contoh dari media berita daring yang kecil-kecil, akan tampak bahwa kian dekat media itu dengan kubu oposisi, semakin negatif dan tendensius judulnya, seperti dramatisasi penurunan (jatuh, meluncur) dan penekanan pada penyebab (karena ‘utang luar negeri’ bukan karena ‘bayar utang’). Sebaliknya  kian dekat dengan petahana, kian positif dan terkesan hendak  menyamarkan kondisi turunnya cadangan devisa.

Seorang pembaca yang berbahagia adalah yang sadar akan distorsi muatan ideologi (dan kepentingan) dari setiap warta yang dibacanya. Mengonsumsi berita dengan baik pada hakikatnya adalah proses decoding yang melibatkan semiology.

Kini lebih berat lagi tugas para pembaca yang tulus dalam mengakses berita. Tantangan bukan lagi memfilter bias ideologi di balik teks, melainkan bagaimana mendapat informasi yang mendalam dan akurat.

Perkembangan media sosial memungkinkan siapapun bisa memproduksi berita sendiri, bahkan real time. Media massa salah merespon kondisi ini dengan memosisikan media sosial sebagai saingan. Dampaknya kemudian adalah cepat-cepatan tayang. Mau tak mau akurasi dan kedalaman dikorbankan.

Berita kini lebih banyak berformat artikel humas. Membaca berita jadi seperti mengikuti kultwit tokoh.

Contohnya berita di jejaring Jawa Pos, JPNN.com (7/2) “Gerindra Persoalkan Penggunaan Utang Luar Negeri untuk Gaji Pegawai.” Sejak awal hingga akhir berita hanya berisi pernyataan politisi Gerindra Heri Gunawan. Tak ada informasi tambahan hasil pengecekan ke orang Kementerian Keuangan atau sumber lainnya. Pembaca mengonsumsi narasi sepihak, pernyataan-pernyataan narasumber tunggal yang  bias kepentingan politik. 

Kecenderungan lain adalah konfirmasi dan klarifikasi dianggap  hak otoritas tertentu, tanpa pengecekan lapangan multipihak.

Misalnya pada 31 Oktober 2016, Tribunnews membuat berita berjudul “Info Kedatangan Tentara Asal China di Bandara Soekarno Hatta Dipastikan Hoax” (sebelumnya sudah tayang di Kompas). Si wartawan merasa memberitakan tanggapan polisi sudah cukup memberi informasi soal benar-tidaknya kabar berantai 500 orang Tentara China tiba di Indonesia menumpang Cathay Pasifik. Seolah-olah keterangan Humas Polda Metro Jaya adalah sabda yang sudah pasti benar.

Kalau penelusuran informasi dimaknai sebatas mewawancarai 1-2 orang otoritas, maka jurnalis dan media massa tidak lagi diperlukan. Cukup tiap instansi pemerintah bikin website dan akun resmi media sosial untuk menyampaikan pernyataan dan informasi, semua sudah dianggap terang-benderang.

Wartawan dan media masih dibutuhkan di era kemajuan teknologi ini justru karena kebenaran tidak bisa disimpulkan hanya dari pernyataan otoritas. Media massa masih dibaca karena ada asumsi jurnalis mengecek, melakukan klarifikasi dan konfirmasi, mengumpulkan fakta-fakta di lapangan. Seharusnya wartawan dalam contoh berita 500 tentara China itu juga menggali informasi dari orang-orang di bandara, seperti sekuriti, tukang sapu, supir taksi, bahkan pramugari; hingga mengecek CCTV.

Media juga seharusnya melanjutkan investigasi dan pemberitaan untuk menjawab keingintahuan apa benar pekerja tambang itu 500 orang; akan bekerja sebagai apa; apakah diperbolehkan undang-undang; mengapa harus diimpor dari China. Pertanyaan-pertanyaan ini tak bisa dijawab hanya dengan mewawancarai orang-orang Kemenaker dan imigrasi. Untuk mendapatkan informasi terpercaya, wartawan harus mengeceknya ke lokasi pertambangan, mewawancara buruh-buruh impor itu; mewawancara masyarakat di sekitar kawasan tambang.

Gara-gara media massa bermental kejar tayang dan jurnalis berwatak buzzer humas, pembaca yang ingin tahu lebih banyak terpaksa bersusah payah cari sendiri, menenggelamkan diri dalam banjir  informasi penuh lumpur dan sampah. Syukur jika media lain memuat informasi lebih lengkap.

Jika semua pemberitaan cuma sedangkal kasus di atas, masyarakat digantung dalam kondisi tak pasti, kentang ‘kena tanggung,’ tertawan dalam ruang temaram informasi yang separuh-separuh.  Sangat mungkin masyarakat kemudian terbelah antara yang percaya keterangan polisi dan yang lebih percaya kabar berantai. Tanpa penengah lahirlah alternative fact. Ada kebenaran versi polisi, ada versi kabar berantai. Media massa sebagai wasit ikut-ikut bergerombol di salah satu kutub.

Dampak lain adu cepat tayang adalah produksi berita a la post-truth.

Salah satu ciri post-truth sebenarnya bukan hoaks, bukan kebohongan vulgar. Dalam masyarakat post-truth, peristiwa sungguh terjadi namun dalam pemberitaan dicerabut dari konteksnya dan ditempatkan dalam konteks berbeda. Peristiwa itu justru menjadi evidens bagi kesimpulan yang sama sekali bertentangan dengan yang sebenarnya.

Contohnya ketika BPJS menghentikan kerjasama dengan sejumlah Rumah Sakit Pemda di DKI Jakarta, ada media yang mengirim wartawan mewawancarai politisi oposisi. Hasilnya, penghentian sementara kerjasama itu dihubungkanlah dengan kondisi meruginya BPJS.  Seolah-olah itu dampak BPJS kehabisan anggaran.

Padahal penghentian sementara kerjasama itu merupakan upaya konkrit BPJS menertibkan standar administrasi pertanggungjawaban dan kelayakan pelayanan kesehatan. Tujuannya selain mencegah kerugian, juga untuk memastikan pelayanan kesehatan berkualitas kepada rakyat.

Jadi berita a la rejim post-truth tidak selalu karena insan-insan media secara telanjang berpolitik praktis. Turunnya kualitas jurnalisme demi kecepatan tayang juga bisa berujung hadirnya alternative fact.

Nah, memperingati pers tahun ini, sebaiknya perhatian insan pers difokuskan pada upaya perbaikan kualitas jurnalisme. Ini lebih berguna dan mendesak dibandingkan menghidupkan imajinasi adanya represi terhadap kekebasan media, seolah-olah kita masih hidup di masa Orde Baru.

Bacaan:

Hall, Stuart. Culture, Media, Language. London: Taylor & Francis e-Library, 2005.

Barthes, Roland. Empire of Signs. Canada: Harper Collins Canada Ltd, 1982.

About Post Author

Om Gege

Kuli, tetapi (justru karena itu) sombongnya minta ampun. Sebab oleh keringat kamilah peradaban berderap.