Jangan Asal Ngegas Merespon Kritik Ekonom Terhadap Utang Luar Negeri

Kritik INDEF dituangkan dalam press release 21 Maret 2018, berjudul “Menggugat Produktivitas Utang”. Setelah membacanya, saya sampaikan pandangan — yang tentu saja bukan ahli — sebagai berikut:

Pertama, INDEF tidak menyebut angka Rp 7.000 triliun sebagai utang pemerintah saja, melainkan total utang pemerintah dan swasta.

Utang pemerintah adalah utang yang dibukukan negara untuk membayai defisit APBN. Sementara utang swasta adalah utang milik korporasi swasta dan BUMN.

Rp 7.000 triliun itu juga bukan seluruhnya utang luar negeri. Per September 2017, utang luar negeri pemerintah 177 miliar dollar AS (sekitar Rp 2.389 triliun jika dikonversi dengan nilai kurs Rp 13.500). Sementara utang luar negeri swasta 172 miliar dollar AS (Rp 2.322 triliun). Artinya sekitar Rp 2.300 triliun utang pemerintah dan BUMN merupakan utang dalam negeri.

Lalu banyak orang akan protes, mengapa kritik besarnya utang harus melibatkan pula utang swasta?

Begini. Utang luar negeri, baik swasta maupun pemerintah sejatinya adalah utang yang dilakukan dalam mata uang negara asing, disebut external debt.

External debt, entah berupa public debt (utang pemerintah) atau private debt (utang swasta) sama-sama mengandung risiko nilai tukar (exchange rate risk). Ketika nilai mata uang negara debitur melorot terhadap nilai mata kreditur, nominal utang dalam domestic currency melonjak.

Risiko ini lumayan besar karena external debt umumnya dilakukan dalam mata uang kuat, seperti dollar. Trend kurva nilai mata uang kuat selalu lebih tajam dibandingkan mata uang lemas seperti rupiah. Artinya gap nilai tukar secara jangka panjang melebar. Jika terjadi krisis, pelebaran akan drastis pula.

Kondisi ini menyebabkan negara dan swasta di negara debitur tidak mampu melunasi utang luar negerinya sehingga bangkrut, dan berujung pada krisis ekonomi negara debitur.


Kita bikin contoh sederhana agar mudah. Anda pemilik kedai kopi berpendapatan sebulan Rp 1 juta. Lalu Anda ingin memperluas usaha, membuka tambal ban.

Untuk tambal ban tersebut, Anda butuh modal Rp 5 juta. Anda perkirakan usaha tambah ban akan menghasilkan pendapatan bersih Rp 550 ribu per bulan.

Anda meminjam dari kenalan, seorang bule. Karena saat itu kurs 1 dolar setara Rp 10.000, Anda meminjam 500 dolar dengan bunga 1% per bulan. Sementara pokok utang baru akan Anda kembalikan 10 bulan ke depan.

Dalam hitungan Anda, dengan pendapatan Rp 100 ribu per bulan, Rp 50ribu (5 dolar) untuk membayar bunga, masih ada Rp 50.000 yang ditabung sehingga pada bulan kesepuluh tersedia uang Rp 5 juta (500 dolar) untuk mengembalikan pokok pinjaman.

Pada bulan keenam nilai rupiah melorot tajam terhadap dollar. Kini 1 dolar senilai Rp 30.000. Artinya Anda harus punya Rp 15 juta pada bulan kesepuluh nanti agar bisa melunasi pokok utang. Sementara sejak bulan keenam, untuk membayar bunga utang, Anda harus menyisihkan Rp 150.000 dari pendapatan tambal ban.

Jadi, tabungan pendapatan tambal ban yang Anda kumpulkan hingga bulan kesepuluh adalah (5 x Rp 500.000) + (5 x Rp 400.000) = Rp 4,5 juta.

Dari mana Anda bisa menutupi kekurangan 10,5 juta?

Syukur-syukur jik Anda bisa sisihkan pendapatan kedai kopi sebagai cadangan untuk melunasi utang. Bagaimana jika tidak? Anda bangkrut.

Nah, simulasi sederhana tadi kiranya bisa menggambarkan bahayanya utang luar negeri, baik itu dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

Kalau perusahaan swasta ramai-ramai bankrut karena gagal bayar utang luar negeri, gelombang PHK massal terjadi, dan kepanikan menjalar sebagai efek domino. Jadi bukan cuma perusahaan-perusahaan yang pailit itu yang menanggung sendiri dampaknya, melainkan perekonomian nasional secara keseluruhan.

About Post Author

Om Gege

Kuli, tetapi (justru karena itu) sombongnya minta ampun. Sebab oleh keringat kamilah peradaban berderap.

Leave a Reply