Kenaikan Harga LPG, Pembebanan Komersialisasi dan Ketidakbecusan Hilirisasi Energi kepada Rakyat Miskin (Part 2)

Pada bagian kedua ini, kita bicara tentang alasan palsu lain yang pemerintah gunakan untuk membenarkan rencana pencabutan subsidi LPG. Kisanak perlu membaca dahulu Bagian Pertama agar tidak kehilangan konteks.

Ada pula alasan kocak lain –jika tidak mau dianggap palsu– pencabutan subsidi LPG. Dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Rabu (7/4/2021), Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, pencabutan subsidi LPG – istilah dia perubahan menjadi transfer uang perlindungan sosial – adalah karena kebocoran. Subsidi LPG lebih banyak dinikmati golongan masyarakat terkaya.

“36% total subsidi itu dinikmati 40% warga termiskin. Sementara 40% warga terkaya menikmati subsidi lebih besar, yakni 39,5% dari total subsidi,” kata Febrio.[1]

Kalau rajin mengikuti perkembangan berita kebijakan energi, kisanak pembaca akan tertawa mendengar alasan ini. Dahulu, pada 2007, ketika pemerintah pertama kali melaksanakan program konversi minyak tanah ke LPG, alasan serupa pula yang disodorkan kepada khalayak.

Jusuf Kalla, ketika itu Wapres-nya Susilo Bambang Yudhoyono, si penggagas konversi mitan ke LPG selalu menggunakan alasan subisidi salah sasaran. Bahkan gara-gara ini Jusuf Kalla mendapat gelar Doktor Honoris Causa (HS) dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

“Janganlah memberikan subsidi kepada orang yang mampu,” kata Jusuf Kalla dalam pidato penggelaran DHC-nya, menegaskan prinsip yang melandasi konversi mitan ke LPG, 2011 silam.[2]

Dahulu Pertamina sangat yakin jika konversi mitan ke LPG menjamin tidak ada subsidi salah sasaran. “Kalau tabung tiga kilo dijual ilegal juga pada industri, maka tidak punya tabung lagi. Jadi itu peluang penghematan di minyak tanah. Semacam itu sudah diterapkan di Malaysia yang disubsidi elpijinya, minyak tanah tidak,” kata  Dirut Pertamina saat itu, Ari H Soemarno, 2007 silam menjelang program konversi mitan ke LPG hendak diketuk-palu.[3]

Lucunya kini Maruf Amin, ikut-ikutan klaim pendahulunya. Dalam orasi ilmiah pada Dies Natalis V Universitas Pertamina (1/2/2021), Wapres Ma’ruf Amin menjelaskan alasan rencana pencabutan subsidi LPG. Menurutnya subsidi LPG hanya 35 persen masyarakat miskin dan rentan, sementara bagian 65 persennya dinikmati golongan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi.

“Tentu ini ironis, karena alokasi subsidi elpiji jumlahnya sangat besar dan cenderung meningkat,” kata Wapres Ma’ruf Amin.[4]

Lucu, bukan? Argumentasi serupa digunakan dua wapres beda era tetapi untuk dua hal yang sebenarnya bertentangan. Saat hendak mengganti minyak tanah dengan LPG, argumentasi ‘salah sasaran’ digunakan Jusuf Kalla. LPG jadi solusi kebocoran subsidi mitan. Kini, Ma’ruf Amin gunakan dalih serupa tetapi untuk mencabut subsidi LPG.

“Supaya jangan basah kehujanan, pakai payung,” kata si A kepada B kemarin. Hari ini, B pulang dalam kondisi basah kuyup kehujanan. Padahal sepanjang jalan ia berpayung lebar, mengikuti anjuran A. “Kamu basah kuyup karena berpayung di tengah hujan,” kata si A lagi. Setolol si A inilah dalih subsidi salah sasaran itu.

KPK Pascarevisi UU KPK ikut-ikutan membangun opini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut-ikutan bikin kajian tentang subsidi LPG. Kesimpulan dan rekomendasi kajian persis sama seperti yang sudah jauh-jauh hari diwacanakan pejabat pemerintah dan politisi parpol oligarki di DPR.

Menurut KPK, subsidi LPG merupakan pemborosan anggaran Negara sebab salah sasaran, tidak diperuntukan bagi rakyat miskin di dalam basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

KPK menyarankan agar subsidi harga komoditias (LPG) diubah menjadi cash transfer kepada penduduk miskin di dalam DTSK yang memiliki NIK sebagai target penerima subsidi energi.[5]

Ada dua problem dari studi KPK ini. Pertama, apakah KPK sejak perubahan UU KPK sudah berubah menjadi lembaga yang mengerjakan riset yang kental berbau riset pesanan seperti ini? Apakah karena sekian lama KPK menjadi lembaga paling dipercaya publik, lantas mereka dimanfaatkan pula sebagai lembaga pembangun opini pendukung kebijakan pemerintah?

Kedua, jika mengacu kepada seluruh DTSK dalam bentuk bentuk cash transfer, dana subsidi justru akan lebih besar lagi sebab pada 2021 ini pemerintah berencana meningkatkan cakupan DPSK menjadi 60% penduduk berpenghasilan terendah.[6]

Nah, jika jumlah 60 persen penduduk berpenghasilan terendah (berarti penerima subsidi justru bertambah) dipadukan dengan rencana skema baru harga LPG 3 kg (pakai harga pasar, yang berarti selisih yang harus disubsidi pemerintah naik dua kali lipat  — lihat BAGIAN 1), ya berarti malah nilai subsidi LPG naik berlipat-lipat. Sebaliknya, pemerintah, juga KPK, katakan, perubahan skema dari subsidi komoditi ke transfer duit ke rekening penerima itu demi penghematan.

Paradoks dari pernyataan-pernyataan ini hanya mengarah ke satu kesimpulan: subsidi LPG akan dicabut, bukan dialihkan ke bansos. Bahwa sebagain kecil pengguna LPG 3 kg mungkin akan menerima kompensasi, iya. Tetapi jumlahnya tidak sebesar kenaikan harga yang harus mereka tanggung.

Argumentasi subsidi salah sasaran itu tentu saja ngawur dan dibuat-buat.

Yang pertama karena orang kaya benaran tidak banyak yang menggunakan barang bersubsidi. Dahulu, saat rakyat di kota-kota besar masih menggunakan minyak tanah, apakah kisanak pembaca pernah melihat di dapur orang kaya – yang sungguh kaya— ada kompor minyak tanah? Bukankah yang ada justru kompor gas? Demikian pula saat ini, ketika penggunaan LPG sudah arus utama masyarakat di kota-kota besar, apakah ada orang kaya yang – dirinya atau asisten rumah tangganya –berdiri berjam-jam mengantre LPG 3 kg? Jika pun ada yang berperilaku demikian, jumlahnya sangat kecil, bukan separuh seperti klaim pemerintah.

Yang pemerintah maksudkan dengan orang kaya sebenarnya adalah rakyat biasa, orang miskin juga. Tetapi dalam data versi BPS kelompok mayoritas ini dikategorikan sebagai golongan hampir miskin dan golongan rentan miskin. Jumlahnya mencapai 67 juta rumah tangga.[7]

Sementara golongan miskin versi BPS, yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan itu sebenarnya golongan melarat, jumlahnya sekitar 25 juta. Sebagaimana dibahas di Bagian I, jumlah 25 juta ini adalah jumlah maksimal rumah tangga yang direncanakan menerima kompensasi harga LPG saat LPG tabung 3 kg sudah tidak lagi disubsidi.

Golongan yang 67 juta orang ini, tingkat pendapatannya hanya terpaut tipis di atas garis kemiskinan. Sedikit saja terjadi perubahan harga-harga barang kebutuhan pokok, golongan ini langsung masuk kelompok masyarakat miskin (yang sebenarnya masyarakat melarat itu).

Ukuran garis kemiskinan itu sendiri hemat saya direndah-rendahkan, sangat tidak masuk akal.

Simaklah contoh di DKI Jakarta. Pemerintah menetapkan Garis kemiskinan 2020 DKI Jakarta –yang tertinggi secara nasional– Rp3,9 juta per rumah tangga. Sementara UMP buruh DKI 2020 Rp4.,3 juta. Itu berarti rumah tangga dengan pencari nafkah tunggal berupah UMP di DKI Jakarta tidak dikategorikan rumah tangga miskin sebab pendapatan bulannya di atas garis kemiskinan.

Betapa tidak masuk akal dan manipulatifnya garis kemiskinan itu! Kisanak tahu kan bahwa UMP itu pada dasarnya adalah penjumlahan kebutuhan hidup minimum seorang buruh bujang. Item penyusun UMP terdiri dari 64 jenis barang/jasa yang dijatah hanya cukup untuk satu perut (Permenakertrans No 18/2020).

Contohnya Item beras di dalam UMP adalah 10 kg per bulan pada harga beras kualitas menengah. Jumlah 10 kg itu adalah ukuran makan individu dalam sebulan jika makan 3 kali sehari. Maka keluarga buruh berpencari nafkah tunggal, jika beranggota 3 orang (suami, istri, 1 orang anak) agar bisa hidup harus menjatah makannya 1 kali sehari saja. Sementara rata-rata jumlah anggota rumah tangga Indonesai adalah 3,77 orang per rumah tangga.

Item biaya tempat tinggal dalam UMP adalah sewa kamar 16 meter persegi per bulan. Sewa kamar, bukan kontrak rumah atau angsuran KPR! Maka kapan buruh bisa punya rumah? Bagaimana rumah tangga yang tinggal di satu kamar kontrakan 4×4 meter atau paling banter rumah petak bisa tidak masuk kategori miskin?

Upah buruh tidak memberikan ruang menabung agar kelak bisa membeli rumah sebab item tabungan di dalam UMP hanya sebesar 2 persen dari total upah. Itu berarti dalam sebulan rumah tangga buruh dijatah sekitar Rp80.000 untuk menabung. Dikumpul setahun baru bisa dapat Rp 1 juta. Butuh menabung berapa tahun untuk uang muka dan bea administrasi KPR RSS bersubsidi?

Itupun, dengan alokasi tabungan 2 persen dari upah, tidak ada yang bisa disimpan untuk keperluan rumah atau tabungan apapun sebab 2 persen itu harus dipakai menombok membayar iuran jaminan sosial.

Untuk iuran jaminan kesehatan (BPJS) yang sebesar 5% upah itu, UU 40/2004 mengatur 4% dibayar pengusaha, 1% dibayar buruh. Untuk Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 5,7% upah, 3,7%  ditanggung majikan, 2% ditanggung buruh. Untuk jaminan pensiun (3% upah),  2% ditanggung majikan, 1% ditanggung buruh.

Artinya, untuk membayar tunjangan sosial –yang sudah dikomersialisasi di era SBY dan Jokowi– buruh harus menyisihkan 4% dari upahnya. Padahal di dalam regulasi UMP 2020, alokasi untuk iuran jaminan sosial hanya 2%. Sehingga 2% persen kekurangannya, paling mungkin diambil dari jatah tabungan. Maka tidak ada yang tersisa untuk ditabung.

Item gas isi ulang LPG 3 kg dalam perhitungan UMP bahkan cuma 2 tabung per bulan. Padahal pemerintah menetapkan alokasi konsumsi LPG 3 kg untuk rumah tangga miskin adalah 3 tabung per bulan. Jadi keluarga buruh yang upahnya hanya cukup mengisi ulang tabung LPG 3 kg 2 kali sebulan itu, dalam kacamata pemerintah bukan merupakan golongan yang patut mendapat subsidi sebab penghasilannya berada di atas garis kemiskinan.

Nah, bagaimana kisanak bisa menerima cara pandang pemerintah bahwa buruh yang pendapatannya sudah tekor di sana-sini untuk memenuhi kebutuhan minimum itu tidak tergolong masyarakat miskin dan kelak harus menanggung sendiri kenaikan harga gas LPG 3 kg yang mencapai 100%? Mau buruh ambil dari mana tambahan uang 3 x Rp 20.000 untuk memenuhi kebutuhan 3 kali isi ulang tabung gas elpiji 3 KG nanti?

Argumentasi pemerintah bisa sekocak ini hemat saya alasannya adalah karena pemerintah sekadar mengucapkan berulang-ulang dari hafalan yang disediakan Bank Dunia, IMF, dan lembaga internasional lainnya.

Lembaga-lembaga ini adalah struktur suprastate yang menjadi perpanjangan tangan global dari Negara-negara core kapitalisme. Sementara Negara-negara core kapitalisme itu sendiri melayani kepentingan kapitalisme global yang sebagian besar bermarkas pusat atau modalnya berkampung halaman di Negara-negara tersebut.

Ada banyak jejak dokumen lembaga-lembaga internasional yang di dalamnya berisi anjuran kepada pemerintah untuk memangkas anggaran subsidi dengan argumentasi tidak tepat sasaran. Misalnya dokumen yang diterbitkan INDOPOV pada 2006, berjudul “Era Baru Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”.

INDOPOV adalah program Bank Dunia (Program Analisa Kemiskinan di Indonesia) yang beroperasi sejak 2002. Yang terlibat di dalam program ini adalah para intelektual tukang, baik yang partikelir digaji khusus Bank Dunia atau petinggi kementerian yang mendapat upah tambahan dari keterlibatan mereka.

Dokumen INDOPOV itu merupakan iktisar perkembangan kondisi dan usulan kepada pemerintah Indonesia agar dapat mengentaskan kemiskinan. Terdapat cukup banyak usulan yang berwatak sangat neoliberal, khas rekomendasi Bank Dunia. Salah satunya adalah pencabutan subisidi BBM.

Disebutkan sebagai argumentasi di dalamnya, andaikan pemerintah pemerintah tidak mengubah harga BBM pada tahun 2005, “Secara total, keuntungan yang diperoleh 10 persen penduduk paling kaya melalui subsidi BBM adalah lima kali lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh 10 persen penduduk paling miskin.”

Usulan lain dalam dokumen tersebut adalah pencabutan pembatasan impor beras. Bank Dunia berargumentasi, salah satu penyebab angka kemiskinan adalah mahalnya harga beras. Agar penduduk lebih sejahtera, pemerintah perlu meliberalisasi impor beras dengan cara mengganti pembatasan impor dengan kebijakan tarif impor yang rendah.

Tentu saja usulan-usulan seperti ini bukan baru. Pada masa krisis ekonomi 1997-1998 dahulu, lembaga-lembaga suprastate bahkan berindak memaksakan kebijakan liberalisasi dan pemotongan anggaran publik sebagai syarat pencarian utang penanganan krisis moneter.

[Lebih jelas tentang ini, baca artikel “Agama Baru, Investasi Asing dan Problem Buruh“.]

Agenda Negara imperialis untuk terus menggolkan penerapan neoliberalisme di Indonesia memang terus berlangsung hingga kini. Salah satu capaian terbesar mereka adalah regulasi fleksibilitas pasar tenaga kerja dan kemudahan investasi di era Jokowi, omnibus law Cipta Kerja.


Nah, bagian kedua ini sampai di sini dulu. Silakan disebarkan jika kisanak memahami dan memaklumi kebenaran yang kami sampaikan. Pada Bagian 3 kita akan membahas kepalsuan alasan subsidi LPG membebani APBN.

About Post Author

Om Gege

Kuli, tetapi (justru karena itu) sombongnya minta ampun. Sebab oleh keringat kamilah peradaban berderap.