Kenaikan Harga LPG: Pembebanan Komersialisasi dan Ketidakbecusan Hilirisasi Energi kepada Rakyat Miskin (Bagian 1)

Diwacanakan semenjak akhir 2019, harga LPG 3 kg sangat mungkin akan jadi naik pada 2022 atau bahkan pada pertengahan 2021. Harganya bukan lagi dipatok pemerintah pada HET subsidi seperti saat ini melainkan mengacu kepada harga komersil, naik 100 persen.

Saat ini HET LPG 3 kg berkisar antara Rp16.000 – Rp22.000 di tingkat pangkalan. Angka akhir HET merupakan penetapan Pemda. Jika mengacu kepada harga komersil, maka harga LPG tabung 3 kg akan menjadi sekitar Rp40.000. Saat ini harga isi ulang elpiji 12 kg (tabung biru) dan bright gas 12 kg (tabung pink) Rp 148.000, atau Rp12.300 per kg.

Kenaikan harga ini merupakan konsekuensi perubahan bentuk subsidi elpiji, dari subsidi komoditas menjadi bansos ke keluarga miskin.

Pada Januari 2020, ketika wacana itu muncul, Presiden Joko Widodo membantahnya. “Itu belum sampai ke saya. Itu juga harus lewat rapat terbatas. Nanti kalau sudah sampai di ratas, sudah disampaikan angka-angka, baru saya memutuskan,” ujar Jokowi, Jumat, 17/1/2020.

Pernyataan Jokowi itu menyusul kehebohan publik oleh pernyataan sejumlah pejabat, terutama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Djoko Siswanto, misalnya, dua hari sebelum bantahan Jokowi (15/1/2020) mengatakan soal harga baru LPG 3 kg nantinya setara “Elpiji 12 kg, tinggal dibagi 3 atau 4 saja. Nanti kita lihat.”

Entah apa maksud bantahan Jokowi. Apakah – seperti penilaian banyak orang – Presiden Jokon Widodo lagi-lagi hendak melimpahkan tudingan kemarahan rakyat kepada para bawahannya? Apakah maksudnya rencana itu datang dari Menteri ESDM dan ia hanya memutuskannya setelah dirapatkan bersama menteri-menteri lain?

Akan tetapi tidak ada guna membicarakan ‘pelemparan tanggung jawab ini’ saat ini. Sebab Pemerintah dan partai-partai politik di parlemen yang berada di bawah kendali oligarki itu sudah memutuskan APBN 2021. Nota Keuangan Pemerintah merupakan bagian tak terpisahkan dari APBN.

Di dalam dokumen Nota Keuangan 2021 berulang kali disebutkan soal pengalihan subsidi LPG menjadi bantuan sosial.

“Secara rinci, kebijakan subsidi energi dalam APBN tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut. Arah kebijakan subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg pada tahun 2021, antara lain: (1) melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk solar; (2) pelaksanaan transformasi kebijakan subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis target penerima melalui integrasi dengan bantuan sosial secara bertahap.” Demikian bunyi Nota Keuangan 2021.

Memang disebutkan subsidi BBM jenis tertentu dan LGP 3 kg masih akan diberikan pada 2021. Jumlahnya sebesar Rp57 triliun untuk 15,8 juta kiloliter solar, 0,5 juta kiloliter minyak tanah, dan 7,5 juta metrik ton LPG satuan 3 kg.

Namun simak lagi bunyi salah satu paragraf di dalam Nota Keuangan 2021. “Dalam pagu APBN tahun 2021 tersebut, masih dialokasikan pagu untuk subsidi LPG tabung 3 kg. Kebijakan transformasi subsidi energi melalui integrasi subsidi dengan bantuan sosial akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangakan situasi ekonomi nasional dan kondisi sosial masyarakat.”

Awas terhadap bagian yang saya tulis miring dan tebal.

‘Masih’ mengisyaratkan bahwa subsidi akan segera dicabut. “Ibu masih di Pasar.” Kalimat ini bermakna ibu sedang berada di pasar tetapi akan segera pulang dari pasar.

Sementara ‘transformasi subsidi energi’ adalah eufemisme yang selalu digunakan pemerintahan demi pemerintahan untuk menyamarkan pencabutan subsidi. Bukankah ini pula yang dahulu mereka katakan ketika hendak mencabut subsidi BBM? Kini, sejak 2015, Premium tidak lagi mendapatkan subisidi. Tetapi adakah satu rupiah yang masuk ke rekening Anda sebagai bentuk pengalihan subsidi itu?

Saya tinggal di rumah sangat sederhana (RSS) bersubsidi pemerintah yang harus kami cicil selama 15 tahun. Sudah jelas saya rakyat miskin. Tetapi tidak pernah satu rupiah pun yang saya dapatkan sebagai kompensasi dari pencabutan subsidi premium yang dahulu selalu mereka katakan sebagai pengalihan subsidi.

Maka demikian pula dengan tranformasi subsidi energi dari subsidi LPG ke integrasi dengan bansos ini jika dibahasakan dengan jujur akan berbunyi ‘subsidi LPG dihapus’.

Kepalsuan ‘transformasi subsidi’ ini tersirat di balik pernyataan Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah. Said adalah anggota PDIP. Dengan pongah ia membangga-banggakan klaim bahwa pencabutan subsidi LPG (yang dipalsukan dengan istilah transformasi ke bansos) sebagai kesepakatan bersama pemerintah dan DPR.

“Dan subsidi ke depan dalam bentuk non tunai langsung kepada masyarakat penerima subsidi disatukan dalam PKH agar lebih efisien, tepat guna dan tepat sasaran.”

Anda tahu berapa jumlah rumah tangga penerima program PKH?

Pada 2021 hanya 10 juta rumah tangga penerima PKH. Bandingkan dengan 40 juta rumah tangga yang dahulu jadi target program konversi mitan ke LPG 3 kg; atau dengan realisasi tercatatnya hingga 2018, yaitu 50 juta rumah tangga, 2,29 juta usaha mikro, dan 47.554 nelayan. Artinya, jika pun ada pengalihan anggaran dari subsidi harga LPG ke bansos PKH, akan ada lebih dari 40 juta rumah tangga miskin pengguna LPG 3 kg yang dirugikan sebab tidak termasuk di dalam penerima PKH.

Hal lain yang menunjukkan kepalsuan diksi ‘transformasi subsidi ke bansos’ adalah skema penjualan LPG 3 kg pada harga pasar.

Selama ini subsidi LPG (jumlah yang harus pemerintah bayarkan kepada Pertamina selaku pengemban amanat PSO elpiji bersubsidi) dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2021. Peraturan tersebut menetapkan rumus perhitungan subsidi, SHkg = (HJE LPG – PPN – MA) – HP LPG. Jadi yang disubsidi adalah selisih antara Harga Jual Eceran (HJE) setelah dikurangi PPN dan Margin Agen dengan Harga Patokan LPG.

Harga Patokan LPG ditentukan melalui formula yang secara berkala ditetapkan oleh Menteri ESDM. Yang terkini adalah  Keputusan Menteri ESDM Nomor 253.K/12/MEM/2020. Rumusnya tetap sama: Harga Indeks Pasar + biaya distribusi + margin. Tetapi secara berkala, biasanya setahun sekali, pemerintah merevisi nilai dari setiap variabel.

Pada 2018, formulanya 103,64% HIP + 84 dolar per MT + Rp 1.950 per kilogram. Pada 2020, berubah menjadi 103.85% HIP + 50,11 dolar per MT + Rp 1.879 per kilogram. Artinya selain persentase terhadap HIP naik 0,21%; biaya distribusi turun dari 84 dolar per MT jadi 50,11 dolar; dan margin kepada Pertamina turun Rp69 per kg.

HIP LPG 3 kg, sebagaimana ditetapkan Menteri ESDM (Nomor 3298 K/12/MEM/2013), adalah Saudi Aramco Contract Price (CP) yang berlaku pada bulan saat penetapan, dengan formula 42% Saudi Aramco CP Propana ditambah 58% Saudi Aramco CP Butana. Propana dan Butana adalah dua komponen pembentuk LPG.

Harga LPG Aramco menjadi patokan dunia sebab semenjak 1980an Arab Saudi memasok lebih dari separuh volume perdagangan LPG dunia. Saudi Aramco Contract Price (CP) itu sendiri bergantung kepada 4 faktor: sentimen pasar, asesmen pasar spot, harga naphtha dan minyak mentah, serta tender tiga bulanan pasar spot Aramco.

Dengan formula yang berlaku selama ini, harga LPG 3 kg ditentukan pemerintah (administered price). Harga dasar, biaya distribusi dan penanganan, margin, serta harga eceran ditetapkan pemerintah.

Ketika misalnya perhitungan Harga Patokan berdasarkan formula tadi jatuhnya Rp 8.000 per kg, dan Harga eceran Rp6.000 per kg, maka nilai yang disubsidi pemerintah hanya sebesar Rp2.000 per kg. Dengan asumsi konsumsi per rumah tangga 3 tabung per bulan (9 kg), maka besaran subsidi per rumah tangga adalah sebesar Rp18.000 per bulan.

Akan tetapi bagaimana jika skemanya nanti sudah berganti jadi seturut harga pasar?

Dengan selisih harga pasar (Rp12.300 per kg) dengan harga eceran yang dianggap tidak memberatkan konsumen (Rp6.000) berarti nilai subsidi gas elpiji adalah Rp6.300 per kg. Maka besaran subsidi per rumah tangga dengan asumsi yang sama adalah Rp55.800 per bulan. Nilai subsidi untuk 10 juta rumah tangga selama setahun adalah Rp 60,26 triliun.

Itu artinya, sekalipun dengan memangkas jumlah rumah tangga pengguna gas elpiji bersubsidi – dari 50 juta rumah tangga menjadi tinggal 10 juta – jumlah subsidi yang dibutuhkan justru melonjak lebih besar dibandingkan yang dianggarkan. Seperti disampaikan sebelumnya, nilai subsidi LPG, solar, dan minyak tanah pada APBN 2021 sebesar Rp56,9 triliun, dan khusus untuk LPG 3 kg hanya Rp37,85 triliun.

Padahal, sebagaimana disampaikan di dalam Nota Keuangan maupun pernyataan para pejabat pemerintahan Jokowi, tujuan dari perubahan skema subsidi adalah penghematan APBN.

Hanya ada satu penjelasan atas kontradiksi antara alasan penghematan dengan kenyataan subsidi justru akan membengkak. Bukan saja jumlah penerima kompensasi atas pemberlakuan harga pasar LPG 3 kg itu terpangkas hingga seperlimanya, jumlah kompensasi yang diterima sebagai bansos PKH itupun tidak akan sebanding dengan kenaikan harga LPG yang harus rakyat miskin tanggung.


Baiklah. Pembahasan kali ini sampai di sini dulu. Datang lagi besok untuk untuk BAGIAN KEDUA yang membahas tentang agumentasi palsu lain, motif komersialisasi, dan ketidakbecuan hilirisasi energi.

About Post Author

Om Gege

Kuli, tetapi (justru karena itu) sombongnya minta ampun. Sebab oleh keringat kamilah peradaban berderap.