Jokowi dan Reshuffle Kabinet: dalam Sepakbola, Pelatih yang Dipecat

Presiden Jokowi marah besar. Kinerja menteri-menteri kabinetnya sangat buruk. Sakin jengkelnya, Jokowi mengancam melakukan reshuffle jika tak segera ada perbaikan performa.

Ungkapan jengkel dan ancaman reshuffel dinyatakan Jokowi dalam rapat kabinet 18 Juni 2020 yang kemudian viral di intenet setelah diunggah ke kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6).

Si penggungah adalah Bey Machmudin, birokrat yang menjabat Deputi bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden.

Menurut Bey, video tersebut terlambat diunggah karena sejatinya tidak untuk publik. Namun setelah ia pelajari isinya dan menyimpulkan peristiwa itu baik untuk diketahui masyarakat, ia minta izin kepada Presiden Jokowi untuk menyebarkannya.[1]

“Saya harus ngomong apa adanya tidak ada progres signifikan. … Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Langkah apapun akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat Indonesia,” kata Jokowi dalam pidatonya.

Yang Jokowi maksud dengan langkah apapun adalah termasuk namun tidak terbatas pada reshuffel kabinet dan pembubaran lembaga.

Jokowi gusar kepada menteri-menterinya yang berkinerja sangat buruk. Salah contoh, sebagaimana disampaikan Jokowi, anggaran kesehatan sebesar Rp 75 triliun baru dimanfaatkan 1,53%.

Demikian pula soal bansos, yang menurut Jokowi seharusnya sudah 100% sampai ke tangan rakyat.

Contoh lain adalah stimulus terhadap pelaku usaha kecil dan menengah, serta terhadap industri padat karya yang dalam penilaian Joko Widodo penyalurannya masih sangat terbatas.

Padahal, penyaluran anggaran melalui program-program pemerintah bisa menjadi stimulus bagi perekonomian yang sedang dalam kondisi sangat lesu oleh pandemi Covid-19.

Saya sepakat dan mendukung langkah reshuffel kabinet. Lemahnya kepemimpinan menteri-menteri sangat terasa. Bahkan terkesan mereka tidak melaksanakan apa yang Presiden perintahkan.

Misalnya, pada Maret 2020, Presiden Joko Widodo telah perintahkan agar rapid test Covid-19 digelar massal. Kenyataanya, di sebagian besar wilayah negeri ini, rapid test dilaksanakan selektif, hanya untuk PDP dan ODP. Rakyat di luar golongan itu, yang ingin memeriksakan diri harus membayar mahal, rata-rata Rp 600 ribu.

Padahal jika Menkes, misalnya, tidak mampu memikirkan program pemanfaatan Rp 75 triliun dana di bidan kesehatan untuk penanganan Pandemi Covid-19, ia tinggal membeli sebanyak-banyaknya alat dan bahan rapid test, atau bahkan perlengkapan laboratorium PCR, lalu memobilisasi tenaga agar dari kampung ke kampung melakukan tes.

Dengan cara itu, sebanyak-banyaknya orang yang tertular virus Corona bisa segera terpetakan dan dikarantina. Hanya cara demikian yang menjamin pemutusan rantai penularan Covid-19.

Jika hambatan program-program pemerintah terletak pada inkompetensi menteri-menteri, maka tiada lain, Jokowi harus menggantinya. Sebab jika tidak, bisa saja – seperti berulang kali terjadi dalam sejarah – rakyat yang akan menuntut Jokowi diganti.


-> Next page: “Di Dunia Sepakbola, Bukan Pemain Melainkan Pelatih yang Dipecat

Leave a Reply