Kritik, Pencitraan, dan Jokowi yang Kontradiktif

Akhirnya saya paham dan dengan yakin mengamini pendapat orang-orang, bahwa Presiden Jokowi dan pemerintahannya memang kontradikif. Begitu pula akhirnya saya mengamini, betapa meriah aksi-aksi pencitraan mewarnai praktik berpemerintahan kini.

Mari simak dengan kepala yang teduh.

Senin, 8/2/2021, Presiden Jokowi berpidato dalam acara acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, menyarankan rakyat agar lebih aktif menyampaikan kritik kepada penyelenggara layanan publik.[1]

Sehari kemudian, pesan serupa kembali digaungkan Sekreatis Kabinet Pramono Anung. Bicara dalam konteks peringatan Hari Pers, Pramono katakan, “…kita membutuhkan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras. Karena dengan kritik itulah, pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar.”[2]

Pernyataan Presiden Jokowi dan Setkab Pramono baik adanya. Syukurlah jika mereka benar-benar insaf pentingnya kritik publik. Tetapi segera saja pernyataan keduanya memanen tanggapan negatif banyak orang.

Rocky Gerung—mudah ditebak ia tidak akan membiarkan pernyataan Jokowi berlalu dalam damai—menyatakan ada paradoks antara pernyataan dan tindakan pemerintah. Jokowi berpidato seolah-olah tidak antikritik tetapi banyak pengkritisi pemerintah berakhir di penjara.

“Setelah ngomong, kebebasannya diambil. Ditunggu UU ITE, Bareskrim, ditunggu oleh putusan pengadilan. Itu paradoks, memberi sinyal bahwa kami tidak antikritik, pada waktu yang sama suruh perkarakan. Jadi itu pikiran yang kata orang muke gile lu,” kata Rocky.[3]

Sineas documenter Dandhy Laksono menyindir di twitter, “26 September sore: “Jangan ragukan komitmen saya jaga demokrasi”. 26 September malam, saya ditangkap. 27 September subuh, Ananda Badudu.”[4]

Memang, pada 26 September 2019, beberapa jam sebelum Dandhy ditangkap, dan sehari sebelum Ananda Badudu menyusul, Jokowi berpidato di hadapan  aktivis, budayawan, dan tokoh agama yang ia undang ke istana untuk menenangkan reaksi publik terhadap sejumlah undang-undang kontroversial seperti UU KPK dan RUU KUHP.

Saat ditanya hadirin tentang komitmen terhadap demokrasi, Jokowi katakan, “Jangan sampai bapak ibu sekalian ada yang meragukan komitmen saya mengenai ini.”[5] Hanya beberapa jam berselang, kalimat itu kehilangan makna.

Tanggapan serupa dilontarkan aktivis PRD Alif Kamal. “Kalau benar minta dikritik, ya sudah, bebaskan saja dulu yang kemarin-kemarin banyak kritik pemerintah, termasuk @syahganda, dkk. Kalau tidak dibebaskan ya bagaimana?”[6]

Hanya beberapa hari sebelum pernyataan Jokowi dan Pramono Anung, ekonom senior Kwik Kian Gie—yang ditimpali mantan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti—mengeluhkan betapa dirinya kini ketakutan melontarkan pendapat kritis terhadap kebijakan pemerintah. Ia takut dihujat habis-habisan oleh buzzer politik.

Membela Kwik dan Susi, Jaya Suprana menulis dalam kolomnya di Kompas (“Mendukung “Ketakutan” Pak Kwik Kian Gie”), “Heinrich Goebels sebagai menteri propaganda Nazi pasti kalah efektif dalam membela Hitler sebab pada masa dasarwarsa tigapuluhan abad XX belum ada media sosial maka belum ada para pendengung dan pemengaruh bayaran mau pun amatiran seperti pada masa dasarwarsa duapuluhan abad XXI.”[7]

Maraknya pemidanaan –populer disebut kriminalisasi—terhadap orang-orang kritis dan serangan pribadi tak kenal batas etika oleh para buzzer memang membuat pernyataan Jokowi dan para pejabat kabinet tentang komitmen mereka terhadap demokrasi menjadi kontradiktif. Atau meminjam istilah Rocky Gerung, paradoks, bertentangan di dalam dirinya sendiri.

Akan tetapi pernyataan orang-orang di atas sudah pasti akan dibantah para pendukung setia Jokowi dengan garangnya: “orang-orang itu dipenjara bukan karena mengkritik melainkan mencaci maki, memfitnah, menyebarkan hoaks, dan berencana melakukan kudeta.”

Baiklah kalau begitu. Saya mengalah saja, tidak akan menggunakan kasus-kasus kriminalisasi kritik untuk menjelaskan kesimpulan bahwa dalam soal demokrasi, Jokowi memang kontradiktif. Pernyataan dan praktik pemerintahannya bertolak belakang.

RPP Omnibus Cilaka, Bukti Pemerintah Tak Acuhkan Kritik Rakyat.

Saya ambil kasus Omnibus Law Cilaka, UU Cipta Kerja saja. Saya yakin, semua orang yang benalar waras akan mengamini uraian berikut.

UU Cilaka mengundang reaksi penolakan keras dari banyak elemen masyarakat: buruh, petani, masyarakat adat, pemuda dan pelajar. Gelombang unjukrasa tidak terhindarkan sekalipun para pengunjukrasa sadar dan takut risiko terjangkit virus Corona. Mau bagaimana lagi, mati kini karena Covid atau mampus nanti karena dampak omnibus law cilaka.

Gelombang demonstrasi baru mereda ketika sebagian kelompok masyarakat terpaksa mengamini propaganda pemerintah, termasuk yang disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi: “Masyarakat hendaknya menempuh jalur konstitusional, mengajukan uji materi ke MK.”

Saat ini UU Cipta Kerja masih dalam peninjauan oleh MK. Serangkaian persidangan masih harus digelar. Kita masih harus menunggu putusan MK, mungkin akan cukup lama, apakah mengabulkan tuntutan para pengaju atau menyatakan pasal-pasal yang digugat tidak bertentangan dengan konstitusi.

Adalah logika dan prinsip sederhana: setiap orang beradab seharusnya menghormati tahapan ini. Selama belum ada putusan MK, UU Cipta Kerja seharusnya belum operasional. Artinya pemerintah tidak sepatutnya membuat produk hukum turunan—Peraturan Pemerintah—yang berlandaskan pasal-pasal dalam UU Cilaka.

Namun, di luar akal sehat kita, pemerintah jalan terus, tidak mengindahkan proses uji materi yang sedang berlangsung di MK.

Pada 1 Februari, Menaker Ida Fauziyah berkonferensi pers, menerangkan bahwa empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) di klaster ketenagakerjaan sebagai pendukung implementasi Undang-Undang Cipta Kerja sudah rampung dan sudah diserahkan ke Kemenko Ekonomi. Keempat RPP itu adalah RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta PHK, RPP tentang Pengupahan, dan RPP Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Semuanya merupakan hal-hal yang disengketakan buruh.[8]

Menaker Ida Fauziyah mengklaim pembahasan RPP melibatkan perwakilan buruh. Tetapi propaganda ini dengan tegas dibantah buruh, bahkan oleh dua serikat buruh moderat paling signifikan: KSPI (Said Iqbal) dan KSPSI AGN (Andi Gani). Andi Gani adalah tim sukses Jokowi-Maruf Amin. Said – sekalipun pendukung Prabowo — dan Andi merupakan dua pimpinan serikat buruh yang sering diundang Jokowi ke istana.

Said menyatakan tidak mungkin KSPI  dan KSPI AGN terlibat membahas RPP sementara kedua serikat ini mengajukan judicial review UU Cilaka ke MK. Sejak masa-masa awal pemerintah membahas RPP, serikat-serikat buruh sudah bersuara kerja menuntut penghentian pembahasan.[9]

Nah, tidakkah sangat telanjang kontrakdiksi praktik pemerintahan Jokowi berdemokrasi?

Adalah Jokowi yang menyarankan rakyat menempuh jalur uji materi ke MK dalam menolak UU Cilaka. Tetapi ketika rakyat melakukannya, justru pemerintah tanpa menunggu putusan MK sudah menyusun RPP. Bagaimana bisa sebuah produk hukum turunan dihasilkan dari UU yang sedang dalam uji materi?

Bagaimana kita bisa percaya bahwa pemerintah akan menghormati kritik masyarakat jika uji materi di MK saja tidak mereka hormati?

Citraan vulgar

Citra adalah gambaran, tampilan luar yang tampak. Citra bukan reprentasi utuh dan apa adanya dari suatu hakikat. Citraan, menurut KBBI, adalah “cara membentuk citra mental pribadi atau gambaran sesuatu.”

Selain alamiah selalu terbatas dalam menghadirkan hakikat sebagaimana adanya, pencitraan juga sering manipulatif. Seseorang yang hakikatnya pesungut dan pencemooh akan berusaha selalu tersenyum di hadapan pewawancara kerja. Ia hendak citrakan diri ramah dan menyenangkan demi diterima kerja.

Politik masa kini penuh pencitraan, terutama semenjak aktor-aktor politik menanggalkan ideologi; semenjak parpol-parpol mencampakkan diferensiasi platform dan menggantinya dengan seni pertunjukan media seturut advis para konsultan politik yang kian susah dibedakan dari agensi artis.

Politisi bukan cuma mencitrakan diri lewat aksi kayuh becak, mengepel lantai bandara, membungkus nasi bagi korban bencana, atau turun ke selokan untuk meraup sampah – sambil terus diikuti puluhan kamera wartawan. Pencitraan yang lebih sering justru lewat pidato-pidato.

Pidato-pidato berisi pernyataan normatif – seperti rakyat jangan takut kritik, pers harus bebas, dll – adalah pencitraan semata selama kata-kata yang dilontarkan kontradiktif terhadap praktik.

Kasus penyusunan RPP Cipta Kerja saat UU induknya masih disengketakan di MK adalah bukti betapa vulgarnya pencitraan yang dimainkan pemerintah. Dan terlepas dari anda setuju atau tidak, demikian pula pemidanaan dan serangan oleh buzzer terhadap orang-orang kritis.

Juga salah rakyat dan para aktivisnya.

Penyempitan demokrasi dan ramai pencitraan di panggung politik dan pemerintahan tentu saja buruk, dan bagi sebagian orang mungkin mengundang rasa putus asa. Tetapi saya emoh meletakkan tanggungjawab hanya ke pundak Jokowi seorang. Saya ogah mengacungkan telunjuk mempersalahkan ke diri Jokowi seorang.

Saya, Anda, para aktivis, serikat-serikat buruh, serikat petani, rakyat Indonesia yang melarat ini turut andil menciptakan kondisi ini. Kita ikut bersalah.

Selama ini rakyat kurang semangat persatuan, kering ikhtiar, miskin komitmen dalam membangun kekuatan politiknya sendiri.

Tentu saja saya tidak menutup mata terhadap hambatan struktural yang diciptakan kelas penguasa—oligark dan para politisi operator mereka—agar rakyat sulit membangun partai politik sendiri. Tetapi itu praktik wajar. Demikianlah sudah sejak baheula, kelas penguasa selalu menghambat kelas sosial yang jadi lawan mereka untuk mengakses kekuasaan. Tetapi sekali lagi, faktor kurangnya komitmen rakyat, organisasi-organisasinya, dan para pemimpinnya dalam membangun kekuatan politik alternatif turut berkontribusi terhadap persoalan-persoalan saat ini.

Kata ilmuwan politik Bob Jessop, kondisi medan tarung kelas-kelas sosial hari ini adalah buah dari pertarungan hari kemarin. Absennya kekuatan politik rakyat berdampak maraknya produk dan praktik kebijakan antidemokrasi dan antikeadilan sosial.

Karena tidak memiliki kekuatan politik sendiri yang signifikan untuk bertarung dalam demokrasi elektoral, kita lantas menitipkan harapan perubahan kepada elit. Kita menyangka, dengan mendukung Jokowi, tokoh daerah dari luar lingkaran oligarki lama, perubahan bisa terjadi.

Kita pinggirkan sikap awas bahwa sekalipun mungkin saja Jokowi orang baik yang punya komitmen perubahan, ia tetap butuh sokongan parpol-parpol, pensiunan-pensiunan jenderal, dan pengusaha-pengusahan kakap agar pemerintahannya berdiri kokoh. Ujung-ujungnya, lagi-lagi para oligark, melalui parpol-parpol mereka dan sokongan dana kampanye, yang kembali berjaya.

Lebar-sempitnya ruang demokrasi bergantung kepentingan dan agenda ekonomi kelas dominan. Sebaliknya, kepada kelas sosial yang mana haluan ekonomi negara diabdikan, bergantung siapa yang menguasai lembaga-lembaga kekuasaan. Demikian dinamika dialektisnya.

Lalu, sampai kapan mau begini terus?

Sumber:

[1] Kompas.com (08/02/2021) “Jokowi Minta Masyarakat Lebih Aktif Sampaikan Kritik dan Masukan”.

[2] Kompas.com (09/02/2021) “Hari Pers Nasional, Setkab: Kita Butuh Kritik Terbuka, Pedas, dan Keras dari Pers”.

[3] Suara.com (9/2/2021), “Jokowi Minta Rakyat Aktif Kritik, Rocky Gerung: Permainan Dua Muka, Palsu”.

[4] CNNIndonesia.com (9/2/2021). “Jokowi Minta Dikritik, Warga Dibayangi Buzzer dan UU ITE”.

[5] Tempo.co (29/9/2020). “Jokowi: Jangan Ragukan Komitmen Saya Soal Demokrasi”.

[6] Alif Kamal, cuitan twitter 9/2/2021, pukul 13.52 WIB

[7] Jaya Suprana, Kompas.com (09/2/2021). “Mendukung “Ketakutan” Pak Kwik Kian Gie”.
[8] Kompas.com (01/02/2021) “Menaker: 4 RPP UU Cipta Kerja Sudah Diserahkan ke Kemenko Perekonomian”.

[9]Tempo.co (31/1/2021). “KSPI Minta Pemerintah Hentikan Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja”.

About Post Author

Om Gege

Kuli, tetapi (justru karena itu) sombongnya minta ampun. Sebab oleh keringat kamilah peradaban berderap.