Jabatan Mengubah ‘Kepribadian’ Mahfud MD

Politik merupakan jalan mengubah kehidupan publik menjadi lebih baik. Itu benar. Tetapi sebaliknya, politik sering pula turut mengubah pribadi-pribadi yang berkecimpung di dalamnya menjadi lebih buruk. Yang kedua ini boleh jadi menimpa pula Menko Polhukam Mahfud MD.

Semasa di luar pemerintahan, Tuan Mahfud ibarat suar. Pernyataan-pernyataannya tentang problem bangsa menerangi biduk-biduk anak bangsa yang butuh tuntunan menuju tepian. Itu sebabnya saya selalu sempatkan waktu menyimak Tuan Mahfud dalam beragam acara talk show televisi yang menghadirkan dirinya.

Semenjak menjabat Menko Polhukam, Tuan Mahfud tidak lagi sekritis dulu. Pendapat-pendapatnya sering keruh. Alih-alih suar, Tuan Mahfud lebih sering menyerupai lampu teplok, temaram dan banyak menciptakan bayangan gelap. Kita tidak bisa bergantung kepada tuntunan cahaya suram lampu teplok atau pelita saat menyusuri jalan terjal kebangsaan, bukan? Salah-salah, kita terperosok ke jurang dalam.

Pendapat Tuan Mahfud MD dalam diskusi daring ‘Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal’, Sabtu (5/9/2020), bisa jadi contoh.

“Mungkin kita sebagian besar tidak suka dengan nepotisme. Tetapi harus kita katakan, tidak ada jalan hukum atau jalan konstitusi yang bisa menghalangi orang itu mencalonkan diri berdasarkan nepotisme atau sistem kekeluargaan sekalipun,” kata Tuan Mahfud.[Kompas.com]

Pernyataan Tuan Mahfud berkesan kuat dilontarkan sekadar untuk membenarkan pencalonan para kerabat penguasa, seperti Gibran anak Tuan Jokowi dan Bobby si menantu, Siti Nur Azizah anak Wapres Ma’ruf Amin, atau Saraswati kemenakan Menhan Prabowo Subianto.

Tanpa Tuan Mahfud bicara demikian pun, para pengkritik politik dinasti paham bahwa pencalonan anak-anak penguasa itu tidak melanggar hukum.

Tuan Mahfud abai atau berpura-pura mengabaikan kepantasan kehidupan berpolitik yang bukan cuma berkoridor hukum tetapi juga berlandaskan etika. Politik dinasti adalah urusan etika. Instrumen penegakannya bukan undang-undang, polisi, pengadilan, dan penjara melainkan kesadaran pribadi dan sanksi sosial.

Dalam suatu kesempatan, saya pernah mengutip pernyataan senator Filipina, Ramon Magsaysay Jr. Ia adalah putra Presiden Filipina ke-7, Ramon del Fierro Magsaysay Sr.

“Absent of a law, it should be the moral values of the family. It’s a moral issue more than legal because if the head of the family has a strong moral compass, then he will avoid dynasty practices.”

Mengacu moral Magsasay, selama hukum tidak melarang, maka yang membatasi praktik politik dinasti seharusnya moral patron. Selama masih menjabat, Jokowi, Prabowo, dan para pejabat lain hendaknya melarang anggota keluarga mereka mencalokan diri dalam pemilu dan pilkada. Itu jika kita berasumsi bahwa Jokowi, Prabowo, Ma’ruf Amin, dan para pejabat tinggi lain masih punya etika politik.

Ini yang dicontohkan Ramon Magsaysay Sr. Ramon melarang anggota keluarganya mencalonkan diri untuk menduduki jabatan publik selama ia masih menjabat presiden. Maka adik Ramon, Genaro Magsaysay, baru mencalonkan diri sebagai anggota DPR setelah Ramon tewas dalam kecelakaan pesawat kepresidenan.

Sepatutnya pendapat Tuan Mahfud soal politik dinasti menggarisbawahi problem etika ini dan dampak negatif politik dinasti yang kawin dengan sisa karakter kekuasaan despotis sebagai ciri negara-negara Asia. Tetapi Tuan Mahfud malah berusaha mencari-cari pembenaran politik dinasti atasan dan koleganya dengan argumen receh yang tidak mendidik publik.

Mengapa bisa begitu?

Dugaan saya Tuan Mahfud berkompromi demi melindungi jabatannya. Boleh jadi Tuan Mahfud merasa terancam dicopot jika pendapatnya merugikan Jokowi dan Ma’ruf Amin. Boleh jadi Tuan Mahfud terlalu sungkan menyinggung hati Prabowo. Demi kenyamanan diri sendiri, Tuan Mahfud rela khianati akal sehat.

Rupanya jabatan hanya butuh setahun untuk mengubah Tuan Mahfud.

Tentu saja kita tidak bisa mengeneralisasi kecenderungan watak politisi berdasarkan kasus Tuan Mahfud. Saya tahu ada banyak politisi berintegritas yang kokoh seperti karang sekalipun sudah masuk ke lingkaran inti kekuasaan. Politisi-politisi seperti ini hanya belum muncul saja di panggung politik sebab parpol-parpol yang saat ini berkuasa memang tidak memberi ruang bagi mereka. Kita butuh parpol baru untuk itu.

About Post Author

Om Gege

Kuli, tetapi (justru karena itu) sombongnya minta ampun. Sebab oleh keringat kamilah peradaban berderap.

Leave a Reply