Inkonsistensi Politisi dalam Laga Adian Napitupulu, Erick Thohir, dan Andre Rosiade

“Lho…. lho….. Lalu rencana dana talangan Rp 8,5 triliun itu sesungguhnya untuk menyelamatkan siapa?”

Adian Napitupulu — “BUMN dan UMKM dalam Cerita dan Angka, Siapa Pahlawan Sesungguhnya?” [1]

Saya senang, anggota DPR dari PDIP, partai pemerintah, mengkritik menteri kabinet. Hal seperti ini memberi harapan, ada hal baik bisa dihasilkan demokrasi kita meski oposisi sudah terdegadrasi menjadi buzzer penebar kebencian di medsos.

Adian Napitupulu, mantan ‘imam besar’ Forkot, organisasi pergerakan mahasiswa yang dahulu terkenal dengan militansinya saat bentrok dengan PHH, pasukan anti-huru-hara, masih menunjukkan sisa-sisa jiwa aktivisnya. Itu baik. Sebagai juru parle PDIP, Adian mengkritik tata kelola di lingkup tanggungjawab Menteri BUMN, Erick Thohir.

Sebagaimana diketahui, Adian Napitupulu baru saja menulis opini berjudul “BUMN dan UMKM dalam Cerita dan Angka, Siapa Pahlawan Sesungguhnya?” Artikel tersebut berisi kritik terhadap tata kelola BUMN di bawah Menteri Erick Thohir, dimuat di sejumlah media.

Kritik Adian Napitupulu terhadap Erick Thohir sebenarnya tidak keras. Isinya soal hal-hal standar. Tetapi mungkin karena gaya menulisnya yang bernuansa sarkasme, kritik itu seperti serangan tajam bos kubu oposisi. Mungkin gara-gara ini, media mengabarkan Presiden Jokowi memanggil Adian ke istana.

Setidaknya ada 4 hal pokok dalam kritik Adian terhadap menteri kabinet Jokowi, terutama Erick Thohir.

Pertama soal utang BUMN yang mencapai Rp 5,6 triliun. Adian membandingkannya dengan utang luar negeri sektor publik (negara) Malaysia, Rp 3,5 triliun.

Kedua soal penempatan kaum tua dalam jabatan-jabatan penting di BUMN.

Menurut Adian, Erick Thohir mengkhianati kata-kata sendiri.

Erick selalu bicara tentang pentingnya regenerasi kepemimpinan BUMN sebagai salah satu cara meningkatkan kinerja mesin-mesin duit negara itu.

Kenyataannya, Erick justru terus saja menempatkan kalangan lansia pada sejumlah pos direktur dan komisaris BUMN. Ada Zulkifli Zaini (64 tahun) di PLN, Abdul Ghani (61 tahun) di PTPN 3, atau Krisna Wijaya (65 tahun) di Danareksa.

Ketiga tentang rencana Menteri Keuanggan Sri Mulyani memberikan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp 8,5 triliun kepada Garuda Indonesia.

Menurut Adian, pemberian dana tersebut berpotensi melanggar PP 23/2020 jika tidak dilakukan sebagai Penanaman modal atau investasi oleh negara.

Adian berharap pemerintah memprioritaskan bantuan keuangan kepada usaha kecil dan menengah milik rakyat dibandingkan menyalurkan dana PEN kepada BUMN. 

Demi pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, pemerintah menganggarkan Dana PEN Rp 641,17 Triliun. Dari jumlah tersebut,  Rp 149,293 Triliun dialokasikan untuk BUMN.[2]

Apalagi rencana pemberian dana kepada Garuda Indonesia ternyata tidak mampu mencegah perusahan tersebut mem-PHK karyawannya. Adian menginformasikan, ada 181 Pilot Garuda an 359 buruh PT Aerofoof (anak Perusahaan Garuda Indonsia) yang sudah terkena Pemutusan Hubungan Kerja, PHK.

Keempat, Adian menghubungkan ‘kelemahan-kelemahan’ pengurusan BUMN itu dengan rumor tentang rencana pencapresan Erick Thohir dalam pilpres 2024.

“Serangkaian video dari pembagian sembako sampai deklarasi di hotel tentunya agak sulit untuk di bantah. Apalagi konon rumornya, ada yang membuat deklarasi untuk mendukung seorang menteri jadi capres 2024 lalu tidak lama kemudian diangkat jadi komisaris salah satu BUMN.” Tulis Adian dalam artikelnya.

Rumor tentang pencapresan Erick Thohir sudah pernah disebarkan pula oleh Roy Suryo, mantan anggota DPR RI asal Partai Demokrat yang terkenal hobi melontarkan sindirian nyinyir terhadap Jokowi dan menteri-menteri kabinetnya.

Erick Thohir sebenarnya sudah membantah wacana pencapresan bahkan pendirian posko dan aksi deklarasi tersebut berasal dari pihaknya.

“Ini pembusukan. Kalau ada yang bisa menunjukkan di mana poskonya, sangat membantu saya,” kata Erick pada akhir April lalu. [3]

Erick Thohir benar. Di era post-truth, hal-hal seperti ini sangat mungkin dilakukan para politisi untuk merusak kredibilitas lawan.

Justru anggota DPR asal Gerindra, Andre Rosiade yang menanggapi

Erick Thohir, sasaran utama kritik Adian belum tampak memberi tanggapan. Mengejutkan! Justru Andre Rosiade, anggota DPR RI Fraksi Gerindra yang merespon Adian dengan pendapat berseberangan.

Dahulu, pada masa pilpres, Andre adalah salah satu pentolan juru bicara tim sukses capres Prabowo Subianto dan cawapres Sandiaga Uno. Sebagai oposisi –saat itu– Andre kerab mengkritik kebijakan rezim, termasuk dalam soal manajemen BUMN.

Andre menyerang pendapat Andian dengan tiga poin.[4]

Pertama, kritik Adian salah sasaran sebab peningkatan utang BUMN terjadi di masa menteri Rini Soemarno, bukan Erick Thohir.

Kedua, utang BUMN tidak bisa dibandingkan apple to apple dengan utang Malaysia sebagai negara sebab besaran utang luar negeri mempertimbangkan rasionya terhadap PDB.

Ketiga, Andre menuduh Adian punya agenda lain di balik kritiknya. 

Menurut Andre, ada rumor tentang Adian mengajukan nama-nama calon pejabat BUMN tetapi nama-nama yang disodori Andian mental. Bahkan orang-orang lama ‘titipan’ Adian juga digeser Erick Thohir.

Leave a Reply