Hashim Djojohadikusumo dan Gerindra, Oligarki dan Konflik Kepentingan di Balik Ekspor Benih Lobster

Bos besar Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo terganggu mendengar maraknya kritik rakyat terhadap keterlibatan perusahaannya dalam kasus izin ekspor benih lobster oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Perusahaan adik kandung Prabowo Subianto ini, bersama 4 perusahaan lain yang dimiliki atau dipimpin elit Partai Gerindra merupakan hampr 20 persen dari total 30 perusahan yang diberikan izin ekspor benih lobster oleh Menteri KKP yang juga elit Gerindra, Edhy Prabowo.

Tentang persoalan ini, Anda bisa baca artikel “Elit Gerindra di Balik Kisruh Ekspor Benih Lobster, Apa Kata Prabowo?

Untuk menampin tudingan konflik kepentingan, korupsi, kolusi, dan nepotisme, Hashim Djojohadikusumo menggelar jumpa pers. Dalam jumpa pers itu, Kompas.tv (17/7/2020) memberitakan,  “Wakil Ketua DPP Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menegaskan tidak ada konflik kepentingan terkait PT Bima Sakti Mutiara sebagai perusahaan yang mendapat jatah ekspor benih lobster dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.” [1]

Tampak bahwa Hashim Djojohadikusumo tidak paham apa itu conflict of interest dan mengapa itu buruk.

Komisi Pemberantasan Korupsi, menjelaskan conflict of interest sebagai “situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat memengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.”[2]

Dalam Cambridge Dictionary, conflict of interest disejalaskan sebagai “a situation in which someone cannot make a fair decision because they will be affected by the result.” Sementara menurut Merriam Webster konflik kepentingan adalah “a conflict between the private interests and the official responsibilities of a person in a position of trust.”

Jelaslah bawah konflik kepentingan belumlah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tetapi konflik kepentingan membukan jalan bagi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Masyarakt tidak menuduh Adamas Belva Davara KKN saat Ruang Guru menjadi mitra Program Kartu Prakerja. Tetapi masyarakat memprotesnya karena jabatan Belva sebagai staf khusus milienial Presiden Jokowi berdampak munculnya kondisi conflict of interest pada tim asssessor mintra program Kartu Prakerja.

Tim assessor akan dihadapkan pada kondisi dilematis ketika sejumlah kursus digital yang dijual Ruang Guru tidak memenuhi standar kualitas dan harga. Apakah mereka berani mencoret perusahaan milik staf khusus presiden?

Cobalah cek, pengumuman perlobaan atau undian selalu terdapat ketentuan karyawan atau anggota keluarga karyawan lembaga penyelenggara tidak diperkenankan ikut serta . Mengapa demikian? Ya, agar tidak terjadi konflik kepentingan pada juri.

Dalam kasus pemberian izin ekspor benih lobster, yang mengalami konflik kepentingan adalah Edhy Prabowo, bukan Hashim Djojokusumo. Sebagai Menteri KKP, Edhy Prabowo punya kepentingan agar perusahan yang mendapat izin ekspor sungguh-sungguh yang menenuhi syarat dan berpraktik bisnis sesuai ketentuan KKP. Sebaliknya sebagai elit Partai Gerindra, Edhy Prabowo akan susah menegakkan kepentingan itu di hadapan perusahaan milik rekan separtai, apalagi milik pendiri partai.

Konflik kepentingan juga dialami staf KKP yang duduk di tim verifikasi. Mereka terjepit antara kepentingan menegakkan aturan dengan ketakutan jabatan mereke terancam jika mencoret perusahaan-perusahaan milik elit-elit Gerindra, rekan separpol Tuan Menteri.

Dengan demikian,  harusnya bukan Hashim Djojohadikusumo yang mengklarifikasi tudingan conflict of interest melainkan Edhy Prabowo.  Yang harus Hashim klarifikasi justru tudingan Kementerian KKP dikendalikan oligark.

Menurut Jeffry Winters, oligark adalah “aktor-aktor pengontrol konsentrasi masif sumber daya material yang menggunakan kekuasaan sumber daya tersebut mempertahankan atau meningkatkan kekayaan dan posisi sosial mereka yang eksklusif.”

Oligark menjaga dan meningkatkan kekayaan mereka melalui penguasaan terhadap lembaga kekuasaan. Mereka bisa terjun langsung, muncul terang-terangan sebagai aktor politik — seperti yang dilakukan Hashim, Surya Paloh, Sandiaga Uno, Jusuf Kalla, Harry Tanoe, dll||.  Mereka bisa pula bermain di belakang layar sebagai deep state atau shadow state.

Dalam negara oligarkis, elit-elit politik cuma boneka yang berkerja mengoperasikan kekuasaan untuk kepentingan ekonomi para elit ekonomi.

Sudah pernah saya tulis dalam artikel “Oligarki Menjaga Soliditas dan Harmoni Melalui Electoral Threshold 7 Persen”

Hashim Djojohadikusumo termasuk dalam daftar 40 orang terkaya di Indonesia. Sebelum pandemi, kekayaannya tercatat sebesar Rp 11,2 triliun (US$ 800 juta). Ketika Hashim mendirikan Partai Gerindra, motifnya — menurut teori politik – tidak lain untuk melindungi bisnis dan kekayaannya atau bahkan untuk menggandakan kekayaan tersebut melalui rente ekonomi yang diperoleh dari pengaruhnya terhadap aktor-aktor politik di lingkaran kekuasaan negara.

Nah, ketika Hashim Djojohadikusumo mendapat izin ekspor benih lobters, terlepas dari apapun klaim mulia Hashim– demi rakyat, pro-lingkungan, tidak mungkin korupsi, dll — kita memiliki landasan kuat untuk memandang itu sebagai bukti wujud kekuasaan oligarki.

Tidak ada pers release atau kampanye buzzer yang bisa menghapus dugaan itu. Satu-satunya jalan bagi Hashim dan Edhy Prabowo untuk bebas dari tudingan konflik kepentingan dan praktik oligarki adalah perusahaan milik Hashim dan perusahaan-perusahaan lain yang dimiliki atau dipimpin elit Gerindra harus mundur dari proyek bisnis terkait KKP dan Kementerian Pertahanan, dua kementerian dalam genggaman Gerindra.***

About Post Author

Om Gege

Kuli, tetapi (justru karena itu) sombongnya minta ampun. Sebab oleh keringat kamilah peradaban berderap.

Leave a Reply