Gibran Anak Jokowi Menang Karena Banyak Uang

Gibran Rakabuming Raka Memang Pilkada Kota Solo

Jangan marahi saya berkesimpulan Gibran anak Jokowi memenangkan pilkada Kota Solo karena punya lebih banyak duit dibandingkan Bagyo Wahyono-FX Supardjo. Kabar tentang besar dana kampanye keduanya memang berkonsekuensi kesimpulan yang demikian. Oh, iya, selamat untuk Gibran yang pada 21 Januari resmi jadi Wali Kota Solo terpilih.

Diberitakan (misalnya, Kompas.com, 20/1/2021), Gibran dan pasangannya menerima sumbangan dana kampanye Rp3.215.436.590. Sumbangan itu berasal dari dompet Gibran dan pasangannya itu sendiri. Dari duit tersebut, Rp3.215.119.818 yang dibelanjakan untuk kampanye.

Jauh lebih rendah, pasangan Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo) hanya menerima Rp153.475.000 sumbangan kampanye, yang dibelanjakan Rp 110.217.386. Jumlah itu cuma 3 persen dibandingkan kekuatan duit Gibran-Teguh.

Berbeda dengan Gibran-Teguh, dana kampanye Bajo bukan hanya berasal dari kantong keduanya tetapi juga dari sumbangan banyak orang. Sumbangan itu ada yang inkind barang dan jasa, yang dalam pelaporan dana kampanye perlu dikonversi ke nominal duit, misalnya pinjaman mobil untuk keduanya menjumpai konstituen.

Gibran-Teguh memenangkan pilkada Surakarta dengan perolehan 225.451 Suara. Pasangan Bajo hanya meraih 35.055 suara. Disandingkan dengan perolehan suara, kampanye Bajo lebih efisien. Dengan pengeluaran Rp110.217.386, biaya per suara yang dikeluarkan Bagyo Wahyono-FX Supardjo cuma Rp3.144, sementara Gibran-Teguh Rp14.261 per suara.

Artinya, jika faktor-faktor lain kita abaikan dan mengasumsikan sumber daya finansial sebagai satu-satunya faktor penentu kemenangan, maka dalam kondisi sumber daya finansial yang setara, pemenang pilkada Kota Solo adalah Bagyo Wahyono-FX Supardjo. Jika dana kampanye Bajo sebesar dana Gibran, Bajo bisa meraih suara empat kali lipat lebih besar dibandingkan perolehan suara Gibran.

Mengatakan Gibran menang karena duit bukan berarti menuduhnya melakukan money politics. Tetapi saya juga tidak bisa mengatakan ia tidak melakukannya. Artikel ini bukan sedang membahas money politics. Saya juga tidak mengatakan uang menjadi satu-satunya sumber keunggulan Gibran. Tentu ada banyak faktor lain yang berkontribusi kepada kemenangannya. Misalnya statusnya sebagai anak presiden, atau hal-hal lain.

Kendati tidak dibelanjakan sebagai money politics, ketimpangan penguasaan dana kampanye adalah persoalan. Kandidat yang memiliki lebih banyak dana kampanye akan mengadakan lebih banyak pertemuan dengan konstituen, lebih sering hilir-mudik melakukan gimmick pencitraan, menyebarkan lebih banyak spanduk, poster, stiker, dan kartu nama, serta lebih sering nongol dalam iklan media massa. Selain itu, tentu saja, kian besar kekuatan finansial kandidat, kian banyak SK dukungan parpol yang ia kantongi.

Ujung-ujungnya politisi yang meraih kekuasaan hampir selalu yang memiliki sumber daya keuangan besar, baik miliknya sendiri, pun jaringan di belakangnya. Inilah salah satu faktor penyebab Indonesia saat ini berada dalam cengkraman oligark. Kian mahal pemilu atau pilkada, kian bergantung para politisi kepada sokongan para cukong, dan berarti kian besar imbal balik yang harus dibayarkan aktor-aktor kekuasaan berupa kebijakan publik yang menguntungkan para oligark.

Memang, harus kita syukuri saat ini untuk konteks pilkada sudah ada regulasi pembatasan pengeluaran dana kampanye. Untuk pilkada Kota Solo, batas maksimum pengeluaran dana kampanye adalah Rp19,7 miliar. Yaaaa, gitu deh, jumlahnya masih terlampau besar jika ingin kontestasi yang adil antara calon yang berasal dari kalangan rakyat versus politisi cukong atau kuda pacu cukong. Tetapi setidaknya sudah ada pembatasan.

Sayangnya tidak demikian dengan pemilu dan pilpres. Yang dibatasi untuk dua hajatan nasional ini hanya sumbangan dana kampanye per penyumbang. Untuk dana kampanye anggota DPR, sumbangan perusahaan dibatasi Rp25 miliar selama masa kampanye. Itu dari satu penyumbang. Jika seorang oligark memerintahkan 100 perusahaannya untuk menyumbang, maka calon anggota DPR menerima Rp2,5 triliun, kan?

Kian besar sumbangan dana kampanye yang diterima parpol atau caleg-calegnya, kian berdaya ia membiayai kampanye, termasuk membiayai money politics, kian besar peluangnya menjadi pemenang pemilu.

Gara-gara itu, tidak heran jika parpol-parpol kian gantungkan diri kepada para pemodal besar. Sebaliknya semakin banyak pemodal besar yang terjun langsung berpolitik, membentuk parpol sendiri. Dampak lanjutannya, haluan ekonomi dan politik negeri ini mengabdi kepada kepentingan oligark. Jangan heran kalau hutan habis gara-gara jor-joran dipersembahkan sebagai konsensi untuk perkebunan sawit dan tambang batu bara.

Baca artikel: “Bencana Banjir dan Oligarki” untuk mengetahui betapa sumber utama kekayaan orang-orang terkaya Indonesia berasal dari peralihan fungsi kawasan hutan.

Jangan kaget pula banyak menteri dan anggota DPR jadi maling anggaran pembangunan, mengutip potongan terhadap proyek-proyek yang dilelang ke publik, atau mendirikan perusahaan-perusahaan taktis untuk mengelola program pemerintah. Diduga kuat, sebagian di antara kasus-kasus korupsi yang melibatkan para pejabat dilatarbelakangi tanggungan membesarkan rekening biaya kampanye parpol di pemilu mendatang.

Kalau begitu, mungkinkah rakyat mendirikan parpol sendiri?

Saat ini, muak dengan monopoli oligark terhadap parpol-parpol yang ada, para aktivis gerakan buruh, gerakan petani, gerakan perempuan, gerakan pemuda, gerakan lingkungan hidup, pun kelompok-kelompok kepentingan sektoral rakyat lainnya sedang mendiskusikan kemendesakan mendirikan partai politik sendiri, sebuah partai alternatif yang bisa jadi kendaraan politik rakyat untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Bahkan ada yang sudah bergerak lebih konkrit, mendirikan cabang-cabang parpol alternatif.

Dengan kondisi kontestasi politik Indonesia yang kian berbiaya tinggi—bukan cuma karena politisi operator oligark meracuni rakyat dengan kultur politik transaksional tetapi juga karena oligark, melalui syarat-syarat teknis yang berkonsekuensi biaya tinggi, telah membangun barrier struktural bagi partisipasi rakyat—mungkinkah rakyat sanggup membangun partai politik alternatif, parpol yang lepas dari kontrol oligark, dan meraih kursi parlemen?

Nah, silakan baca artikel Parpol Alternatif? [1]

About Post Author

Om Gege

Kuli, tetapi (justru karena itu) sombongnya minta ampun. Sebab oleh keringat kamilah peradaban berderap.