Ironi Demokrasi ‘Paskwil’ Jokowi dalam ‘Pandangan Sukarno’

Kebetulan, malam ini saya membaca lagi dua karya Sukarno, Indonesia Menggugat dan Mencapai Indonesia Merdeka. Aslinya saya melakukannya untuk menyegarkan ingatan tentang politk radikal yang dianjurkan Sukarno. Tetapi serta-merta kedua artikel itu, terutama Indonesia Menggugat, menyadarkan saya akan kondisi ironi yang sedang berlangsung di Indonesia masa kini.

Jokowi belum lama ini minta masyarakat mengkritiknya. Permintaan itu berbalas cemo’oh masyarakat luas sebab di saat yang sama kondisi demokrasi kita sendang terpuruk di kondisi terburuk pascareformasi, yang salah satunya gara-gara pasal karet dalam UU ITE.  

Direktur LBH Pers, Ade Wahyudin menyatakan menyambut baik permintaan Jokowi. Tetapi menurutnya hal ini hanya akan berarti jika Jokowi merevisi UU ITE yang kandungan pasal-pasal karetnya sering dijadikan alat membungkam kebebasan berekspresi.[1]  Demikian pula Hendir Satrio dari Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia), menyatakan percuma jika Jokowi sekadar minta kritik tanpa merevisi UU ITE.[2] Pernyataan bernada serupa disampaikan banyak tokoh masyarakat, pemerhati kebijakan publik, akademisi, aktivis, hingga masyarakat umum.

Baca pula: “Kritik, Pencitraan, dan Jokowi yang Kontradiktif”

Damar Juniarto, koordinator SafeNet (organisasi nirlaba yang fokus pada perlindungan kebebasan berekspresi di ranah virtual) menyampaikan data yang ia rujuk dari situs registrasi Mahkamah Agung, bahwa sepanjang 2011-2018 terdapat 508 perkara pengadilan yang menggunakan UU ITE.[3]

Kian kemari jumlah kasus terkait ITE kian besar. Jumlah kasus terbanyak adalah yang berkaitan dengan tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Dua hal ini sangat beroma politik dan pasal-pasalnya bersifat karet — ditafsirkan sesuka hati aparat atau seturut kepentingan penguasa.

Gara-gara penerapan ITE, skor kebebasan sipil Indonesia versi Freedom House (pemantau kebebasan dan demokrasi yang bermarkas di New York) jatuh. Sepanjang 2009-2013, Indonesia masih berstatus negara bebas. Status itu jatuh menjadi Tidak Bebas sepanjang periode 2014-2019.

grafis tempo
Sumber: Tempo.co

Kontras mencatat, hingga Oktober 2020 ada 14 orang yang diproses hukum karena mengkritik Presiden Jokowi; 25 orang karena mengkritik Polri; dan 4 orang berurusan dengan hukum karena mengkritik pemerintah daerah.

Mantan Wapres Jusuf Kala turut merespon pernyataan kontradiktif mantan koleganya, Jokowi. Ia bertanya–banyak yang menafsirkannya sebagai sindirian–“Presiden mengumumkan, silakan kritik pemerintah. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?”

Baca juga: “Bencana Banjir dan Oligarki

Reaksioner terhadap sindiran Jusuf Kala, pihak istana melalui jubir Fadjroel Rachman tergopoh-gopoh bikin konferensi pers daring. Judulnya menjawab pertanyaan Jusuf Kala tetapi isinya sama sekali tidak sambung dengan hakikat sindirian Jusuf Kala pun kritik kalangan luas. Sejumlah orang mungkin memang ditakdirkan menjadi Jaka Sembung.

Fadjroel mulai dengan klaim bahwa Pemerintahan Jokowi menghormati kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat sebagaimana diperintahkan UUD 1945. Ia kemudian menyarankan agar rakyat yang hendak mengkritik perlu terlebih dahulu membaca beragam undang-undang, seperti  UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.[5]

Jawaban Fadjroel membuat paripurna sudah kesamaan perilaku pemerintahan kini dengan pemerintahan Kolonial dahulu yang dikritik Sukarno di dalam pembelaan dirinya, Indonesia Menggugat.

Kondisi inilah yang Sukarno katakan sebagai “Het is de terreur met de wet in de hand”, yang saya terjemahkan bebas sebagai “Inilah kesewenang-wenangan bersenjatakan/bertameng/bertopeng konstitusi.”

Menurut Sukarno, gara-gara undang-undang yang rumit dan sengaja menghalang-halangi kemerdekaan berpendapat itu, klaim kemerdekaan cetak-mencetak dan hak berserikat dan berkumpul itu cuma lelucon.

“Dengan macam-macam serimpatan yang demikian, maka kemerdekaan cetak-mencetak dan hak berserikat dan berkumpul itu lantas menjadi suatu omong-kosong, suatu paskwil!”

Paskwil adalah istilah Belanda, yang jika mengecek kamus, artinya kurang lebih kekonyolan (iets belachelijks), ejekan (spotschrift), atau pamphlet yang mengolok-ngolok (een schotschrift of smaadschrift waarin men iets of iemand belachelijk maakt).

Baca juga: “Parpol Alternatif, Seberapa Dibutuhkan?

Gara-gara klaim kemerdekaan sipil yang cuma pakswil itu, menurut Sukarno, “Hampir tiap-tiap jurnalis sudah pernah merasakan tangan besinya hukum, hampir tiap-tiap pemimpin indonesia sudah pernah merasakan bui, hampir  tiap bangsa Indonesia yang mengadakan perlawanan radikal lantas saja dipandang “berbahaya bagi keamanan umum”!”

Oleh klaim demokasi yang nyatanya cuma paskwil itu, pada 1930 Sukarno diseret ke penjara. Pasal-pasal yang dikenakan terhadapnya adalah pasal-pasal pencegahan penyebaran rasa benci—kepada penguasa—, “’de Haatzaai Artikelen’ yang sama dengan pasal-pasal yang dikenakan kepada banyak aktivis hingga masa pascareformasi.

Di masa Jokowi penggunaan pasal-pasal karet itu sedikit mereda. Bukan karena Jokowi lebih demokratis, tetapi karena tugas ‘de Haatzaai Artikelen’ masa kolonial sudah banyak diambil alih UU ITE. Pada dasarnya UU ITE adalah tubuh baru dari jiwa kolonial ‘de Haatzaai Artikelen’.

Demikianlah. Semalam tadi saya jadi berimajinasi. Andaikan Sukarno bisa melintasi waktu dan muncul di masa sekarang, kalimat-kalimat serupa di dalam pledoi Indonesia Menggungat itu pula yang akan dia sampaikan kepada pemerintah.

Yang ironis, kalimat itu kini disampaikan kepada pemerintahan yang dibentuk partai yang mengklaim sebagai penerus perjuangan Sukarno, partai yang dipimpin anak-cucunya.***

Hah! Paskwil!

About Post Author

Om Gege

Kuli, tetapi (justru karena itu) sombongnya minta ampun. Sebab oleh keringat kamilah peradaban berderap.