Bencana Banjir dan Oligarki

“Rezim Oligarkis adalah penyebab parahnya bencana alam di negeri ini.” Demikian tulis Azman Asgar, juru bicara PRIMA Sulteng di kolom opini Celebesta.com.[1]

Menurut Asgar, banjir yang melanda Kalimantan Selatan baru-baru ini, pun bencana banjir di banyak tempat di tanah air kini dan beberapa tahun belakangan tidak lepas dari kondisi penguasaan lahan hutan di Kalimantan oleh segelintir pemodal besar dengan pengaruh politik besar. Bisnis mereka—perkebunan sawit, kayu dan pertambangan—gila-gilaan menggerus kawasan hutan.

Pernyataan Asgar adalah bentuk lebih lugas dan jujur tetapi dengan pesan serupa yang tersirat dalam sejumlah artikel Kompas.com, misalnya “Banjir Kalsel, Meluasnya Lahan Sawit, dan Masifnya Pertambangan…” Kompas.com (15/01/2020) atau “Hasil Analisis Lapan soal Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan” (Kompas.com, 17/01/2020).

Artikel berita tanggal 15 berisi penjelasan Wahana Lingkungan Hidup. Dijelaskan, banjir Kalsel saat ini lebih besar dibandingkan peristiwa tahun-tahun sebelumnya bukan cuma karena tingginya curah hujan tetapi juga kondisi kerusakan hutan di Kalimantan yang sudah sangat parah.

Kerusakan hutan ini terjadi karena masifnya konsesi pembukaan hutan yang 50 persennya diperuntukkan bagi usaha perkebunan sawit dan pertambangan. Pembukaan lahan perkebunan sawit naik 14 persen selama 2009-2011 dan 72 persen dalam rentang waktu lima tahun berikutnya. Demikian pula lahan pertambangan, naik 13 persen hanya dalam kurun waktu 12 tahun.

Artikel tanggal 17 berisi penjelasan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). Menurut Lapan, curah hujan 12-13 Januari memang jadi penyebab langsung banjir besar di Kalimantan Selatan yang memaksa 20 ribuan warga mengungsi. Tetapi perubahan penutupan lahan di Kalimantan juga berkontribusi besar.

Lapan mendeteksi kondisi penutupan lahan DAS Barito untuk rentang waktu 2010-2020. Diketahui, selama periode tersebut luas hutan primer, hutan sekunder, sawah, dan semak belukar mengalami pengurangan masing-masing  13.000 hektar, 116.000 hektar, 146.000, dan 47.000 hektar. Sebaliknya, kawasan perkebunan meningkat 219.000 hektar.

Berbanding terbalik dengan penurunan luas hutan di DAS Barito, terjadi peningkatan siginfikan pada luas area perkebunan. Dalam kurun waktu 10 tahun, tercatat perluasan area perkebunan sebesar 219.000 hektar.

Fakta-fakta ini sama sekali tidak baru. Banyak organisasi sudah meneriakkan alarm sejak bertahun-tahun lampau. Pemerintah pun sebenarnya sudah paham kondisi–sayangnya pemahaman sering tidak berjalan seiring dengan kebijakan||. Pada 2016 lalu, Forest Watch Indonesia (FWI) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengecam Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN) yang dinilai tidak transparan dalam informasi publik tentang Hak Guna Usaha (HGU). Ketidakterbukaan ini menyulitkan upaya masyarakat mengawasi pengrusakan hutan oleh para pemodal besar pemegang HGU dan menyebabkan konflik dengan masyarakat adat. Padahal, menurut FWI, laju deforestasi di Indonesia pada periode 2009-2013 sudah sebesar 1,13 juta hektar per tahun, disebabkan exploitasi kayu dari konversi hutan seperti HTI, tambang dan perkebunan kelapa sawit.[2]

Saya membaca komentar warganet pada tautan kedua berita itu di linimasa twitter Kompas. Rasa muak menyeruak kuat saat membaca komentar-komentar kecaman terhadap Kompas karena menayangkan artikel berita tersebut. Orang-orang itu beralasan, ini bukan saatnya mencari penyebab melainkan membantu korban bencana.

Hemat saya, reaksi tersebut mengada-ada dan sejatinya menyembunyikan ketakutan terhadap munculnya kritik seperti yang dilontarkan Azgar dan banyak aktivis pembela lingkungan hidup dan hak rakyat: haluan ekonomi dan politik yang liberal ugal-ugalan dan mengabdi kepentingan oligark berkontribusi besar terhadap bencana banjir.

Akademisi politik asal AS, Jeffry Winters katakan, “Some oligarchs are directly engaged in rules as they operate within party institutions and compete for office according to basic democratic norms. At the same time, they and others outside the ruling group engage in an obligatory process of wealth transfers among each other (bagi-bagi) as oligarchs and elites compete over who gets to keep the riches from the archipelago’s natural and agricultural resources.”[3]

Kalimantan adalah salah satu sumber terbesar ‘natural and agricultural resources’ tersebut. Di sana ada batubara, di sana ada hutan sumber kayu, di sana pula kawasan hutan bisa diubah menjadi areal raksasa kebun sawit.

Jika memeriksa bisnis orang-orang terkaya Indonesia versi Forbes 2020, kita boleh berkesimpulan bahwa kemakmuran kaum satu persen itu berasal dari dikorbankannya kawasan hutan. Periksa saja misalnya sumber kekayaan 15 pamuncaknya.

Orang terkaya di peringkat ke-1, R. Budi dan Michael Hartono, pemilik grup Djarum, terlibat di dalam bisnis sawit melalui PT Hartono Plantations Indonesia (HPI Agro). Pada 2015, HPI Agro memiliki 7 perkebunan sawit dan HTI kayu untuk industri kertas seluas total 85 ribu ha. Sebagian besar berlokasi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.[4]

Keluarga Widjaja menempati peringkat kedua orang terkaya Indonesia 2020 karena mewarisi dan mengelola bisnis Grup Sinar Mas. Grup Sinar Mas adalah salah satu dari dua penguasa Hutan Tanaman Industri. Penguasa HTI lainya adalah Raja Garuda Mas milik Tanoto, orang terkaya ke-22. Melalui 63 anak perusahaan, Sinar Mas dan Raja Garuda Mas menguasai 3,5 juta hektare HTI.[5]

Prajogo Pangestu (orang terkaya ke-3) adalah raja kayu sebelum merambah petrokimia. Prajogo Pangesto pemilik Barito Pacific Grup, satu dari lima perusahan penguasa Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Bersama empat perusahaan lain, Barito Pacifik menguasai 5,5 juta ha HPH.[6]

Orang terkaya ke-4, Antony Salim dari Grup Salim juga kaya raya dari mengubah hutan menjadi kebun sawit. Salim Group menguasai perusahaan raksasa sawit Indofood Agri Resources, juga perusahaan lain seperti  PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP). Pada 2014, Salim Group kuasai 243.593 ha lahan sawit, 12.829 lahan perkebunan tebu, dan 21.554 lahan perkebunan karet.[7]

Orang terkaya di peringkat ke-6, Susilo Wonowidjojo, pemilik merek rokok Gudang Garam, mendirikan PT Matahari Kahuripan Indonesia (Makin) pada 1993 dan mengambil alih 10 unit usaha Grup Antang milik Mochtar Ramlie yang bergerak di sektor pertanian dan perkebunan, kehutanan dan perkayuan, serta pertambangan. Grup Makin menguasai sekitar 74 ribu hektar lahan sawit.[8]

Bachtiar Karim (orang terkaya ke-11) adalah penguasa Musim Mas, perusahaan kelapa sawit terintegrasi. Dari 120.000 ha hutan sawit yang dikuasainya, Musim Mas dapat memproduksi 500.000 ton minyak sawit per tahun.[9]

Sebelum menjadi pedagang sawit terbesar dunia, Martua Sitorus (orang terkaya ke-12) merupakan pendiri Wilmar Grup, produsen sawit terbesar di dunia. Wilmar Group menguasai 155.000 ha lahan sawit di Sumatera dan Kalimantan dan 40.000 ha lahan kemitraaan inti-plasma.[10]

Putra Sampoerna (orang terkaya ke-13) merupakan pemilik Sampoerna Agro yang menguasai 360 ribu hektar lahan perkebunan sawit, karet, dan sagu di Sumatera dan Kalimantan.[11]

Garibaldi Thohir (orang terkaya ke-15), kakak Menteri Erick Thohir adalah salah satu penguasa Adaro Energy, perusahaan swasta terkemuka di bidang pertambangan. Adaro mengusai konsesi lahan tambang seluas 34.940 ha.

Berdasarkan Data dan Informasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dikeluarkan Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan pada 2013, total terdapat lebih dari 420 ribu hektar kawasan hutan yang dipinjampakaikan untuk eksploitasi pertambangan. Adaro energy termasuk di antara perusahaan yang menerima fasilitas tersebut, yaitu untuk pertambangan batu bara di kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan.

Daftar ini akan kian panjang dan bertele-tele jika kita preteli satu persatu sumber kekayaan kaum satu persen Indonesia, terutama yang termasuk di dalam daftar 100 orang terkaya. Yang jelas, sebagian besar di antara mereka memperoleh kemakmuran dari bisnis yang mengubah wajah kawasan hutan. Perubahan hutan menjadi ladang bisnis berkontribusi besar terhadap bencana banjir.

Setiap bencana banjir tiba, Negara harus menggelontorkan dana tanggap darurat untuk evakuasi dan menolong korban, mengeluarkan dana pemulihan pascabencana. Dari mana sumber dana tersebut? Dari pajak rakyat, 99 persen penduduk Indonesia. Kita membayar pajak untuk menanggung kerusakan yang terjadi demi kaum 1 persen kian kaya.

Maka respon yang benar terhadap peristiwa bencana banjir di tanah air tidak bisa semata-mata respon sosial gotong royong membantu saudara sebangsa. Respon kita juga harus merupakan respon politik sebagaimana yang diserukan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (RPD) Agus Jabo Priyono. Lewat cuitan twitter, ia serukan,

“Tidak hanya terus-menerus menangani dampak bencana, Pemerintah harus berani mengambil langkah radikal menghentikan sumber bencana, yaitu penebangan hutan untuk tambang di Kalimantan. Tangkap semua yg terlibat perusakan hutan, moratorium pembukaan lahan utk tambang!”

Cuitan Agus Jabo Priyono, Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik, 15/1/2020

Persoalannya, apakah pemerintah berani bertindak demikian?

Saya kok pesimis ya. Jangankan bertindak demikian, Presiden Jokowi bahkan berkecenderungan menyalahkan alam.

Saat meninjau dampak banjir di Kalsel, Jokowi berkomentar, “Curah hujan yang sangat tinggi hampir 10 hari berturut-turut sehingga daya tampung Sungai Barito yang biasanya menampung 230 juta meter kubik sekarang ini masuk air sebesar 2,1 miliar kubik air sehingga memang meluap di 10 kabupaten dan kota.”

Detik.com memberikan pernyataan itu dalam artikel berita berjudul “Jokowi Ungkap Penyebab Banjir yang Landa 10 Kabupaten/Kota di Kalsel”. Saya jadi bingung, apakah kata ‘mengungkap’ dan ‘menutupi’ kini memiliki arti yang sama?

Respon Jokowi yang dalam beberapa kesempatan sama sekali tidak menyinggung soal kontribusi hilangnya hutan bikin jengkel banyak orang. Aktivis dan pembuat dokumenter Dandhy Laksono misalnya, bercuit di twitter, “Kalau kekuasaan saya disokong duit oligarki tambang dan perkebunan, saya juga tidak akan menyebut banjir Kalsel. Jadi santai saja. Ini manusiawi.”

Semoga pendukung Jokowi bisa menjaga kewarasan dan tidak main asal melaporkan Dandhy. Bukan ia seorang diri yang berkata begitu. Seperti disinggung di awal, para akademisi sudah lama melaporkan temuan mereka tentang kekuasaan di Indonesia yang bersifat oligarkis.

Kita bisa mencium bau menyengat oligarki lewat pendekatan teori kekuasaan apapun, tidak harus teori sumber kekuasaan yang digunakan Winters. Teori-teori kekuasaan negara mengamini keberadaa oligark, entah pendekatan intrumentalis yang memetakan agen-agen, entah teori struturalis yang melihat fungsi Negara untuk melanggengkan kapitalisme, atau pendekatan strategis relasional yang membuktikan pemihakan kekuasaan melalui dampak kebijakan yang memberi manfaat sebesar-besarnya terhadap golongan 1 persen. Seperti cuitan Agus Jabo, “Banjir ini akibat UU & kebijakan yg memberikan keistimewaan kepada para Cukong Tambang & Kebun menggunduli hutan.”

Lantas bagaimana rakyat, kaum 99 persen harus bersikap? Apakah kita cukup mengurut dada sambil mengeluh? Apakah cukup mengetikkan pernyataan sarkastik di media sosial? Apakah sekadar berdemonstrasi bakar-bakar ban dan menduduki kantor pemerintah untuk menyampaikan kemarahan kita?

Tidak. Tidak ada di antara tindakan-tindakan di atas yang bisa sungguh mengubah keadaan, yang bisa membalik haluan kebijakan ekonomi dan politik negeri ini, yang bisa menyelamatkan bumi pertiwi dari kerusakan oleh kerakusan kaum satu persen.

Jalan bagi rakyat hanyalah dengan mengambil alih kekuasaan, membaliknya menjadi pengabdi kepentingan mayoritas, kepentingan 99 persen rakyat Indonesia. Dan untuk mengambil alih kekuasaan, rakyat butuh organisasi politik, sebuah partai politik alternatif.

Aiiiiishh … bukankah berpolitik elektoral itu berbiaya sangat tinggi?

Ya! Politik elektoral berbiaya sangat tinggi selama para pelakunya adalah politisi operator kaum oligark, dan melalui syarat teknis berkonsekuensi biaya mahal, kaum oligark telah membangun barrier struktrual yang mencegah keterlibatan aktif kekuatan rakyat dalam politik.

Akan tetapi kita tidak bisa menyerah pasrah pada keadaan, bukan? Mau tak mau arena itu harus pula kita terabas. Lagipula politik elektoral akan lebih murah jika pelakunya adalah rakyat yang sadar, yang terlibat dengan semangat kesukarelaan. Jika oligark memenangkan dan menjaga kekuasaan dengan duit, rakyat seharusnya bisa mengimbanginya dengan gotong royong massa rakyat.

Pertanyaannya, sudahkan para pejuang kerakyatan yang berserakan itu menyadari kemendesakan membangun langkah bersama, bergotong royong mendirikan partai politik yang lepas dari pengaruh oligark?

Sumber dan catatan:

  1. Celebesta.com (18/1/2021) “PRIMA Sulteng: Oligarki “Biang Kerok” di Tanah Air.” 
  2. Jatam.org (18/7/2016) “KemenATR/BPN Dituntut Terbuka“.
  3. Winters, Jeffrey. (2013). Oligarchy and Democracy in Indonesia. Indonesia. 96. 11-33. 10.5728/indonesia.96.0099.
  4. Kompas.com (10/4/2015) “Ini Bisnis Sampingan Grup Djarum di Luar Rokok“; Infosawit.com (15/1/2015). “R. Budi dan Michael Hartono, dari Tembakau Sampai Sawit“. 
  5. Kontan.co.id (3 Mei 2013). “Tujuh grup kuasai pengelolaan hutan“. 
  6. Kontan, ___
  7. Infosawit.com (15/1/2015).”Anthony Salim, Rasanya Sampai ke Kebun Sawit“. 
  8. Tirto.id (16/12/2018). “Susilo Wonowidjojo Jadi Orang Terkaya RI Tak Cuma dari Gudang Garam“. 
  9. Bisnis.com (20/3/2015). “PERUSAHAAN SAWIT: Musim Mas Bergabung Dengan 4 Raksasa Sawit.” 
  10. Kontan.co.id (14/10/2018) “Ada moratorium, Wilmar setop ekspansi lahan sawit“. 
  11. PT Sampoerna Agro Tbk (28/8/2018) “Public Expose 2018” di Gedung IDX